Indonesia Ingin Sukses Hilirisasi Batu Bara? Bumi Resources (BUMI) Ungkap Contoh Ini
JAKARTA, investortrust.id – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyebutkan besarnya peranan pemerintah dalam mendukung hilirisasi batu bara. Hal ini seperti yang dilakukan pemerintah India dengan mengucurkan beragam insentif bagi para penambang yang ingin mewujudkan hilirisasi.
Direktur Independen dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava meyakini, hilirisasi, termasuk gasifikasi batu bara, membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah.
Baca Juga
“Proyek hilirisasi batu bara sangat tergantung terhadap langkah-langkah yang diambil negara dalam memberikan insentif, pendanaan, percepatan dengan undang-undang untuk mempercepat proyek tersebut, seperti yang telah dilakukan pemerintah India. Pendekatan ini sangat membantu untuk mendorong proyek-proyek hilir,” papar Dileep saat ditanya progres hilirisasi batu bara BUMI.
Dia menceritakan, India membidik gasifikasi batu bara sebanyak 100 juta ton pada 2030. Target tersebut didukung dengan peran aktif pemerintah guna menopang industri batu bara dengan memberikan pendanaan signifikan melalui ekuitas ke dalam proyek-proyek dimaksud.
Corsec BUMI Dileep Srivastava
Target gasifikasi batu bara di India sendiri telah diumumkan sejak 2020 dan telah menjadi agenda sejak 2016. Resolusi gasifikasi batu bara pertama kali diterbitkan pada September 2016 untuk memaksimalkan pemanfaatan batu bara yang sulit ditambang.
Peta jalan gasifikasi batu bara di India pada 2021 diumumkan dengan pertimbangan insentif untuk industri meliputi pengurangan pajak dan bea tambah sekitar US$ 5 per ton, termasuk retribusi royalti yang sebesar 14%.
Baca Juga
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Sabet Penghargaan PRISMA di Hari HAM Sedunia
Tak hanya itu, dia mengatakan, perusahaan batu bara di India yang ikut berpartisipasi dalam hilirisasi mendapat tax holiday selama 15 tahun atau setara dengan subsidi 15-25% dari biaya modal untuk pembelian peralatan. Perusahaan yang berinisiatif menggarap gasifikasi juga dipertimbangkan mendapat pembebasan bea masuk.
“Pada Juli 2023, Kementerian Batubara (India) mengumumkan alokasi modal lebih dari US$ 700 juta untuk gasifikasi batu bara, melalui dukungan anggaran pendanaan proyek. Ini untuk memproduksi 11-12 juta ton hidrogen,” sambung Dileep.
Sementara, Kementerian Energi Baru dan Terbarukan India akan menginvestasikan US$ 2,4 miliar untuk memproduksi 5 juta ton hidrogen hijau setiap tahunnya pada 2030.
Baca Juga
Indef Soroti Komoditas Batu Bara yang Tak Dikenakan Pajak Ekspor
Hingga Januari 2024, Pemerintah India kembali menegaskan misi kapasitas gasifikasi batu bara sebesar 100 juta ton batu bara enam tahun ke depan. Kabinet menyetujui investasi ekuitas sebesar US$ 1 miliar, melalui berbagai entitas publik ke dalam dua proyek gasifikasi batu bara.
Kerja sama antara Coal India dan Gas Authority of India untuk proyek batu bara ke pabrik synthetic gas (syngas) senilai US$ 1,6 miliar di Benggala Barat. Ada pula kerja sama antara Coal India dan Bharat Heavy Electrical di Odisha, India senilai US$ 1,4 miliar.
Kedua perusahaan patungan tersebut akan memiliki jumlah utang dengan ekuitas (debt to equity) sebesar 70/30 dan Coal India akan menginvestasikan 51% ekuitasnya atau sekitar US$ 500 juta.
Menteri Persatuan India mendesak Coal India untuk mempertimbangkan konversi tambang batu bara berkualitas rendah untuk proyek gasifikasi melalui kemitraan publik-swasta.
Baca Juga
Lampaui Target, Produksi Batu Bara Capai 775 Juta Ton di 2023
Coal India pun telah mengidentifikasi lima proyek gasifikasi batu bara tambahan dan dua tender telah dikeluarkan untuk model build-own-operate.
Kementerian Batubara juga mengumumkan kebijakan yang menguntungkan bagi industri gasifikasi batu bara.
Sejak 2022, royalti kepada pemerintah akan dikurangi 50% untuk batu bara yang dikonsumsi atau dijual demi gasifikasi. Pemerintah pun merekomendasikan perusahaan batu bara untuk melakukan gasifikasi lebih dari 10% produksi batu bara.
“Kapasitas gasifikasi batu bara di India belum berarti karena proyek-proyek tersebut belum mempunyai skala besar saat ini. Namun inisiatif pemerintah kemungkinan akan mempercepat penyelesaian atau produksi,” menurut Dileep. (CR-10)