Panorama Sentrawisata (PANR) Incar Dana Rights Issue Rp 420 Miliar
JAKARTA, Investortrust.id – PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) berencana menerbitkan 600 juta lembar saham baru, dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD I) atau rights issue.
Dari aksi korporasi ini, PANR menargetkan dapat menghimpun dana sebesar Rp 420 miliar. Perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp 126 miliar atau sekitar 30% dari perolehan dana right issue untuk membayar utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Baca Juga
Pasar Saham Diproyeksi Bullish 2024, Deretan Sentimen Ini Pendorongnya
“Sekitar 30% atau Rp 126 miliar dipergunakan untuk pembayaran utang bank perseroan,” tulis manajemen dalam surat tanggapan terhadap permintaan penjelasan bursa, Kamis (23/11/2023).
Disampaikan, 600 juta saham yang diterbitkan dalam aksi korporasi ini, setara dengan 33,33% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pasca rights issue. Saham ini akan dijual dengan harga pelaksanaan Rp 500 per saham.
Sedangkan mayoritas hasil rights issue, yakni 50% atau Rp 210 miliar akan dipergunakan untuk pengembangan pasar dan e-distribution channel perseroan dan anak perusahaan. Pengembangan pasar dimaksud, meliputi pasar yang berkelanjutan di bidang wisata, leisure, binis, dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).
Baca Juga
Lepas 4,83% Saham Sejahteraraya (SRAJ), Wing Harvest Raup Dana Rp 194,88 Miliar
“Termasuk perluasan e-distribusi channel dan omni-channel baik daring maupun luring,” sambung manajemen Panorama.
Untuk rencana kerja tersebut, perseroan mengalokasikan 10% hasil rights issue atau Rp 42 miliar untuk entitas anak yakni PT Panorama Aplikasi Nusantara.
Pengembangan pasar dan e-distribusi pun akan dimulai pada pertengahan 2024 dan diharapkan kontribusinya terlihat pada pendapatan dan laba perseroan di akhir 2025.
Sisanya, 20% dana rights issue atau Rp 84 miliar dianggarkan untuk modal kerja, meski hingga 30 September 2023, modal kerja perseroan berada dalam saldo positif.
Manajemen menjelaskan, modal kerja tambahan diperlukan untuk mendukung pengembangan pasar, serta demi pertumbuhan bisnis 2024 dan tahun-tahun selanjutnya.
Namun karena modal kerja perusahaan pariwisata bergantung pada kebutuhan operasional sehari-hari yang dapat berubah sewaktu-waktu, maka tidak memungkinkan untuk manajemen mengestimasi alokasi modal kerja secara rinci.
“Perseroan berencana menyampaikan permohonan pencatatan pada 13 Desember 2023, dengan target pernyataan efektif dari OJK dapat diperoleh 12 Desember 2023,” tegas mereka. (CR-10)