PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) Cetak Laba US$ 77 Juta di 2023
JAKARTA, Investortrust.id – PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) telah menyampaikan laporan keuangankonsolidasian tahun buku 2023 pada tanggal 29 Februari, Kamis lalu, lebih cepat 1 (satu) bulan dari bataswaktu penyampaian laporan keuangan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan penjualan listrik Perseroan mengalami penurunansebesar 0,9% akibat penurunan aktivitas pelanggan dikarenakan penurunan ekonomi global.
Kendati terjadi penurunan penjualan, pada akhir tahun 2023, Perseroan kembali mencatatkan rekortertinggi untuk daya tersambung sebesar 1.254 MVA atau meningkat 20 MVA dari tahun 2022.
Peningkatan juga terjadi pada jumlah pelanggan industri menjadi 2.650 pelanggan dari sebelumnya 2.595pelanggan. Peningkatan tersebut didukung oleh percepatan digitalisasi dan industri data center yangdiproyeksikan masih akan terus bertumbuh. Nilai susut daya dalam jaringan distribusi dan transmisi jugasangat rendah yaitu di bawah 1%.
Baca Juga
Penjualan Turun, tapi Laba Cikarang Listrindo (POWR) Naik Jadi US$ 76,97 Juta
“Dengan kinerja yang tetap solid dan didukung operasionalyang strategis dan efisien, serta manajemen biaya dan pengelolaan keuangan yang baik, Perseroanberhasil membukukan laba bersih sebesar US$77,0 juta atau setara dengan 1,202 triliun,” demikian disampaikan Christanto Pranata, Corporate Secretary POWR dalam pernyataan tertulis yang diterima Sabtu (2/3/2024).
Pada tahun 2023, Perseroan berhasil melakukan pelunasan dan pembatalan sebagian Senior NotesPerseroan sebesar US$50 juta, dimana usaha tersebut membuahkan penghematan tahunan atas bebanbunga sebesar US$2,5 juta.
Disampaikan Christanto, hal tersebut juga menguatkan struktur modal Perseroan, dimana Perseroanberhasil menguatkan rasio leverage menjadi 0,5x (dibandingkan 0,9x tahun sebelumnya) danmenguatkan rasio kemampuan membayar biaya tetap (FCCR) sebesar 7,4x (dibandingkan 7,2x tahunsebelumnya). Keduanya jauh lebih baik dari yang dipersyaratkan oleh Senior Notes Perseroan.
Laporankeuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, denganopini wajar dalam semua hal yang material.
Tahun 2023 menjadi tahun ke-30 beroperasinya Perseroan sebagai produsen listrik 5 (lima) kawasanindustri di Cikarang mendukung industri manufaktur Indonesia dan juga sebagai Foreign DirectInvestment (FDI) yang berinvestasi di Indonesia.
Dalam menjalankan bisnisnya, lanjut Christanto, perseroan selalumemperhatikan aspek Environmental, Social, danGovernance (ESG). Pada tahun 2023, berbagai inisiatifuntuk mengembangkan energi terbarukan telahdijalankan seperti pengoperasian 21,2 MWp PLTSAtap, penyediaan layanan Renewable EnergyCertificate (REC), fasilitas Stasiun PengisianKendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan jugapeningkatan penggunaan biomassa untuk co-firingpada PLTU Babelan dan mengurangi penggunaanbatubara.
“Atas inisiatif-inisiatif tersebut, sepanjang tahun 2023, Perseroan berhasil menyalurkan energiramah lingkungan sebesar 95 GWh meningkat sebesar 101,8% dibandingkan tahun lalu dan akan terusdikembangkan secara bertahap. Pada tahun 2024 ini, untuk PLTS Atap akan disusulkan dengan tambahan17,5 MWp yang saat ini sedang dalam proses instalasi dan penyelesaian kontrak dan juga peningkatanpenggunaan biomassa menjadi 86 kTon meningkat sebesar 59,3% dibandingkan tahun lalu,” ujar Christanto.
Pada tahun 2023, komitmen Perseroan terhadap ESG semakin terlihat dimana secara voluntaryPerseroan menunjuk Sustainalytics untuk menilai kinerja ESG Perseroan. Perseroan juga berhasil memperbaiki penilaian peringkat risiko ESG dari 40,1 pada penilaian pertama tahun 2022 menjadi 26,7pada tahun 2023.
Selain itu, oleh lembagapemeringkat ESG lainnya seperti S&P CSA dan MSCIjuga memberikan penilaian risiko ESG 2023 yang lebihbaik dibanding penilaian pertama. Pada November2023, Perseroan juga berhasil memperoleh Peringkat2 (dua) kategori perusahaan non-Badan Usaha MilikNegara dan non-Badan Usaha Milik Daerah, non-keuangan dalam acara Annual Report Award 2022yang diselenggarakan oleh Komite Nasional KebijakanGovernance.

