Bappenas Dorong Tokenisasi Aset Digital Lewat Blockchain untuk Tekan Kesenjangan Ekonomi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk menekan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Karakteristik teknologi ini dinilai mampu menghubungkan seluruh lini pelaku pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga internasional secara setara.
Rachmat menjelaskan, salah satu langkah konkret yang tengah dikembangkan pemerintah adalah memanfaatkan blockchain melalui tokenisasi aset riil (real world assets) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Melalui tokenisasi, berbagai bentuk aset, seperti surat berharga, komoditas, emas, properti, hingga infrastruktur dapat direpresentasikan ke dalam bentuk token digital bernilai lebih terjangkau.
"Investor kecil, investor menengah, investor besar bisa menjadi bagian daripada ekosistem investasi karena adanya blockchain dan juga adanya kemampuan untuk mendigitalisasi aset-aset dan bisa membagi dalam bentuk bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terjangkau bagi para investornya," ujar Rachmat dalam acara Indonesia Blockchain Week Summit 2026 di Jakarta Convention Center, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga
KB Kookmin Gandeng JPMorgan, Hadirkan Layanan Cross-Border Payment Berbasis Blockchain
Meski potensinya sangat besar, Rachmat menekankan bahwa penerapan blockchain dan smart contract harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola yang matang. Fokus ke depan bukan sekadar memperbanyak aset yang ditokenisasi, melainkan memperluas use case yang memberi manfaat ekonomi nyata.
Pemerintah terus memperkuat legalitas underlying asset, infrastruktur, serta ekosistem pendukung agar tokenisasi dapat berkembang secara sehat.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat juga memaparkan target transformasi digital pemerintah, yaitu menghadirkan efisiensi layanan digital pemerintah hingga 80%–90%, menyumbang peningkatan PDB sebesar 1% hingga 1,5% per tahun, dan peta jalan infrastruktur digital periode 2026–2030 disiapkan sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih relevan.
Baca Juga
Upbit Indonesia Perluas Literasi Blockchain dan Web3 Lewat Edukasi di Ambon
Kolaborasi Menuju Indonesia Emas
Menghadapi tantangan integrasi data nasional yang kompleks dan multisektor, Bappenas mendorong penguatan tata kelola data yang diinjeksikan dengan emerging technologies, seperti Artificial Intelligence (AI), advanced analytics, dan blockchain. Langkah ini diharapkan dapat menyelaraskan perbedaan format serta standar data antarlembaga.
Mengusung prinsip bahwa teknologi harus mengikuti kebutuhan pembangunan dan publik, Rachmat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi.
"Melalui kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknologi, kita dapat memastikan bahwa transformasi digital benar-benar menjadi pengungkit menuju Indonesia Emas," pungkasnya.

