Tak Akan Negosiasi dengan Menkeu, Menteri PU Optimistis Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Proyek Strategis

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, optimistis pemangkasan APBN 2026 sebesar Rp12,71 triliun tidak akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan proyek di kementeriannya.

Bahkan, Menteri PU memastikan tidak akan melakukan negosiasi ulang dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait kebijakan efisiensi triliunan rupiah tersebut.

"Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini. Jadi saya tidak pernah takut ya. Dan saya tidak ada rencana untuk bertemu dengan Pak Purbaya (untuk negosiasi ulang). Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman bos," tegas Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU tahun 2026 dipangkas dari pagu awal Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun. Langkah ini mengacu pada surat Kementerian Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026, yang merupakan bagian dari arahan Presiden guna mitigasi kondisi global serta menjaga defisit APBN 2026 agar tetap terkendali.

Baca Juga

Kena Efisiensi, Anggaran Kementerian PU Dipangkas dari Rp 118 Triliun Jadi Rp 106,18 Triliun

Dody menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan mengalihkan pendanaan dari program kerja yang dinilai kurang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia meyakini, meski anggaran berkurang, tantangan pembangunan dapat diatasi melalui manajemen yang tepat.

"Sebagai 'pembantu umum', kalau misalnya saya disuruh kerja, kalau saya tidak ada duit saya minta, itu saja sih. Dan pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," ujar Dody.

Lebih lanjut, Dody menekankan bahwa program pembangunan akan terus berjalan dengan mendorong Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang melibatkan skema padat karya. Menurutnya, dalam kondisi ekonomi saat ini, infrastruktur berbasis masyarakat memberikan harapan bagi kelompok ekonomi bawah.

"Bagaimanapun harus kita akui dalam kondisi ekonomi seperti hari ini, infrastruktur berbasis masyarakat itulah yang bisa memberikan harapan lebih cerah kepada masyarakat, terutama yang di bawah," pungkasnya.

Sekadar informasi, anggaran Kementerian PU tahun 2025 sempat dipangkas Rp 81 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun. Kebijakan tersebut selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.