Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta meski Harga Avtur Dunia Naik

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah berkomitmen meringankan beban jemaah haji Indonesia di tengah tekanan krisis energi global. Meski terdapat usulan kenaikan tarif penerbangan dari pihak maskapai, pemerintah memastikan janji untuk menurunkan biaya haji sebesar Rp2 juta pada tahun 2026 tetap terealisasi.

Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, usai menghadiri Rapat Kerja Eksekutif bersama Presiden di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

Dahnil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara spesifik meminta agar gejolak harga bahan bakar pesawat (avtur) di pasar internasional tidak membebani calon jemaah.

"Kehendak Presiden sangat jelas, ongkos haji harus tetap turun Rp2 juta. Jadi, meskipun ada tekanan biaya operasional, tidak akan ada kenaikan bagi jemaah. Justru kenaikan-kenaikan dari sisi maskapai itu akan ditanggulangi oleh pemerintah," ujar Dahnil.

Baca Juga

Prabowo Umumkan Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 juta saat Harga Avtur Naik

Dahnil memaparkan bahwa tuntutan kenaikan biaya dari pihak maskapai sebenarnya cukup signifikan. Garuda Indonesia dan Saudia Airlines masing-masing mengajukan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta hingga Rp8 juta per jemaah. Tanpa intervensi pemerintah, biaya yang harus dibayar masyarakat berpotensi melonjak drastis.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi APBN senilai Rp1,77 triliun guna mengambil alih beban kenaikan biaya operasional. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang telah menabung bertahun-tahun demi menunaikan ibadah haji.

"Ini adalah bentuk perlindungan pemerintah. Kami memahami bahwa kondisi force majeure global ini di luar kendali jemaah, maka negara hadir untuk mengaver selisihnya," tambah Dahnil.

Selain subsidi, pemerintah tengah menyiapkan strategi efisiensi jangka panjang, termasuk rencana pembentukan joint venture antara Garuda Indonesia dan maskapai Arab Saudi. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional secara permanen sehingga ketergantungan pada subsidi APBN dapat diminimalisasi di masa depan.