Purbaya: Perppu Belum Dibahas meski Harga Minyak Melambung, Anggaran Masih Aman

JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum membahas penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait kondisi fiskal meski harga minyak dunia mengalami kenaikan, karena anggaran negara dinilai masih dalam kondisi aman.

Purbaya menyampaikan hal tersebut seusai rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Senin (16/3/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas berbagai skenario kebijakan ekonomi, tetapi belum sampai pada pembahasan penerbitan perppu.

“Itu belum kelihatan sampai sekarang sih karena anggarannya kan masih aman. Namun, enggak langsung pertama, perppu,” kata Purbaya.

Baca Juga

Harga Minyak Bertahan di Atas $100, Krisis Energi Global Mengintai

Ia mengatakan pemerintah masih menghitung dampak kenaikan harga energi global terhadap beban anggaran negara. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia juga akan diimbangi peningkatan harga komoditas ekspor lain, seperti batu bara dan nikel. “Kita lihat net-nya berapa. Kenaikan beban anggarannya. Itu kan belum kelihatan sekarang, belum stabil,” ujar Purbaya.

Menurut dia, pemerintah belum dapat memperkirakan waktu penerbitan perppu akan dilakukan karena perhitungan dampak fiskal masih berlangsung. Tim ekonomi pemerintah saat ini masih menyiapkan sejumlah skenario kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menjelaskan skenario yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto hanya bertujuan menunjukkan bahwa pemerintah tengah menghitung berbagai kemungkinan kebijakan yang perlu diambil. “Sehingga, keputusan untuk membuat perppu akan diserahkan sepenuhnya ke presiden,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian harga energi global, pemerintah membahas langkah efisiensi anggaran. Purbaya mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak akan direspons melalui penghematan belanja serta langkah-langkah efisiensi yang dilakukan kementerian dan lembaga.

Saat ini pemerintah juga masih memiliki sisa anggaran lebih (SAL), yaitu dana sisa dari realisasi anggaran tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan anggaran yang meningkat. “Masih cukup kan uang saya. Jadi Angga enggak usah takut. Saya masih punya tabungan,” kata Purbaya.

Baca Juga

Harga Minyak Bertahan di Atas $100, Krisis Energi Global Mengintai

Selain pengelolaan kas negara, pemerintah juga berupaya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program prioritas. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Menurut Purbaya, program tersebut akan dioptimalkan dari sisi mekanisme belanja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.

“Dia akan diefisienkan, cara mereka belanjanya,” ujarnya.

Purbaya menilai dengan optimalisasi tersebut, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang dialokasikan sebesar Rp 355 triliun tidak harus sepenuhnya digunakan. “Saya pikir begitu, enggak harus Rp 355 triliun,” kata dia.