Mitigasi Risiko APBN, Banggar Usul Proyek Infrastruktur Tak Mendesak Ditunda

JAKARTA, investortrust.id -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk melakukan penajaman terhadap program-program belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Said menyarankan agar program yang masuk kategori prioritas namun tidak mendesak untuk ditunda atau dikerjakan secara tahun jamak (multiyears).

Langkah tersebut dinilai perlu sebagai bagian dari mitigasi risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, menyusul fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Bagian dari masukan kepada pemerintah, kami berharap dilakukan penajaman program yang prioritas dan mendesak. Namun, terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak," ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/3/2026).

Said mencontohkan, proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol bisa menjadi salah satu program yang pengerjaannya ditunda. Menurutnya, dengan menunda program yang tidak mendesak, pemerintah dapat memiliki cadangan devisa dan anggaran yang cukup sebagai bantalan (buffer) ekonomi.

"Jika pemerintah melakukan penyisiran program yang tidak begitu mendesak, pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan untuk jaga-jaga. Ini bagian dari mitigasi karena kondisi saat ini sangat sulit diprediksi," ujarnya.

Selain penyisiran program, Said juga menyoroti tingginya angka ketidaktepatan sasaran pada penyaluran subsidi, khususnya LPG 3 kg. Ia mendorong pemerintah untuk segera menerapkan sistem pendataan yang lebih akurat, seperti penggunaan sidik jari (fingerprint) atau retina mata bagi penerima subsidi.

Baca Juga

Beredar Wacana Perubahan Ambang Batas Atas Defisit APBN, Pihak Kemenkeu Mengaku Belum Tahu

Ia meyakini, jika sistem ini diterapkan, volume LPG subsidi yang saat ini mencapai 8,6 juta metrik ton per tahun dapat ditekan hingga ke angka 5,5 juta metrik ton.

"Subsidinya harus tepat sasaran. Untuk kelompok atas dan industri harus ditiadakan karena menjadi beban lemak bagi APBN kita," tegasnya.

Di sisi lain, Said menyarankan agar penghematan dari penyisiran program tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial produktif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia memproyeksikan, bantuan modal sebesar Rp3 juta hingga Rp5 juta bagi usaha mikro akan jauh lebih efektif dalam menggerakkan sektor riil masyarakat.

Terkait program-program besar pemerintah, Said menjelaskan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa ditunda karena masuk dalam klaster anggaran pendidikan yang bersifat mandatori (mandatory spending).

"Kalau MBG dalam klaster anggaran pendidikan, itu wajib. Tidak bisa tidak. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, saya setuju, tapi hukumnya wajib," kata Said.

Sementara untuk proyek Food Estate, ia menilai pemerintah perlu realistis melihat target pencapaian yang ada, mengingat tidak semua target lahan dapat digarap secara serentak dalam waktu dekat.