Defisit APBN 2,92% dari PDB, Investor Masih Tertarik ke Tanah Air?
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 mencapai 2,92% dari PDB. Meski mendekati batas atas defisit, pemerintah mengaku optimistis bahwa batas defisit itu tidak akan memengaruhi pandangan investor.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa investor tidak akan melihat kondisi fiskal pada 2025 lalu.
“Enggak ada masalah. Tahun kemarin sudah ditutup dan defisitnya masih aman di bawah 3% walaupun dekat,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Airlangga mengatakan defisit yang tinggi tersebut wajar mengingat pemerintah sedang mengejar pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan kan kaitannya direct ke penciptaan lapangan kerja, jadi itu yang kita dorong,” kata dia.
Ditemui terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BPKM, Nurul Ichwan mengatakan meski defisit APBN 2025 mencapai 2,92% dari PDB, Indonesia masih memiliki daya tawar untuk menarik investasi. Sebab, Indonesia menawarkan keunggulan komparatif dari sisi pasokan mineral, pertanian, dan kelautan.
Baca Juga
Wow! Defisit APBN 2025 Lampaui Outlook, Tembus 2,92% dari PDB
“Tapi juga yang juga berkaitan dengan karbon,” kata Nurul.
Menurut Nurut, kemampuan penyimpanan karbon Indonesia mencapai 577 gigaton. Kapasitas itu menarik minat yang luar biasa dari global.
“Sehingga nanti ketika ini semakin relevan dengan sustainability, dengan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon, dan carbon offsetting, itu kita bisa menjadi hub bukan hanya untuk Asean, tetapi global,” ucap dia.
Menurut Nurul, investor masih melihat Indonesia sebagai penyedia bahan baku dan potensi pasar yang tinggi. Meski capaian pajak pada APBN 2025 tak sesuai target, yang mencerminkan iklim usaha dan daya beli masyarakat yang menurun, Nurul justru melihat adanya serapan pajak yang masih bisa ditarik.
“Karena kita belum masuk ke dalam tataran ekonomi dengan kompleksitas industri yang sampai level itu, praktis kemampuan penyerapan pajaknya juga masih sangat terbatas,” ucap dia.