Purbaya Ingin Ekonomi Tumbuh 6% di 2026, Pengusaha: 6 Pra-Syarat Harus Dipenuhi!
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ingin pertumbuhan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2026. Nada optimistis ini dia bangun karena sudah ada jalinan komunikasi yang intensif antara pemerintah dan Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter.
“Ke depan dengan adanya kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%” kata Purbaya, beberapa waktu lalu.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan target 6% itu sebetulnya tidak sulit dicapai.
Menurut Ajib, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak pada pola yang inklusif, produktif dan berdaya saing, paling tidak ada enam prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas.
Pertama, adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, harus bermuara pada semangat yang sama, yaitu penyerapan tenaga kerja.
“Karena masalah mendasar di Indonesia adalah pengangguran dan sektor informal yang menjadi beban ekonomi,” kata Ajib, dalam keterangan resminya, Jumat (2/1/2025).
Ajib mengatakan investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah juga perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten. Investasi turnkey adalah model investasi di mana investor menerima aset atau bisnis yang sudah sepenuhnya siap pakai (ready-to-use), lengkap dengan infrastruktur, peralatan, atau sistem yang diperlukan, sehingga dapat langsung dioperasikan atau menghasilkan pendapatan tanpa perlu pembangunan atau persiapan awal yang rumit dari investor sendiri.
Baca Juga
Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 adalah tahun transisi model kepemimpinan. Tak hanya itu, pola fiskal yang dianut Indonesia turut berubah. “Yang sebelumnya menekankan pro stability berubah menjadi pro growth,” ujar dia.
Tetapi, problem yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, dan inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin budgetair yang sehat.
“Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better. Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5% plus minus 1%” kata dia.
Ketiga, adalah efisiensi biaya usaha universal. Ajib menekankan bahwa prasyarat ini harus menjadi agenda struktural utama, dan butuh dukungan komitmen kuat pemerintah. Prioritasnya mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik dan tenaga kerja.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM. Penguatan link and match dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan perlu diakselerasi. Tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing.
Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Menurut Ajib, kemitraan terstruktur dan mutualistik antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar akan mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke global value chain.
Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha. Diperlukan mekanisme kolaboratif yang responsif, dengan policy feedback loop. Dunia usaha selalu membuka ruang dialog agar kebijakan berbasis realitas usaha.