Ketahanan Pangan Prasyarat bagi Transisi Energi, Menuju Kemandirian  

Oleh Muhammad Sirod,
Fungsionaris Kadin Indonesia dan 
Dewan Pakar Aspebindo

INVESTORTRUST.ID - Kemandirian bangsa bukan dibangun dengan gegap gempita narasi populis, melainkan melalui konsistensi, kesabaran, dan strategi yang menyasar akar persoalan. Dalam konteks Indonesia hari ini, dua pilar utama yang menentukan masa depan kedaulatan nasional adalah: ketahanan energi dan ketahanan pangan. 

Sayangnya, selama puluhan tahun, kita seperti hidup dalam ilusi kemakmuran sumber daya alam. Indonesia yang pernah menjadi pengekspor minyak bersih kini justru menjadi pengimpor besar—sebuah ironi yang menggambarkan betapa ketergantungan kita terhadap energi luar begitu tinggi.

Baca Juga

Harga Minyak Bisa Tembus US$100 jika Perang Israel-Iran Meluas, Ini 3 Dampak Mengerikan untuk RI

Impor Minyak dan LNG Tinggi
Data menunjukkan, impor minyak mentah Indonesia mencapai 333.000 barel per hari. Sedangkan produksi dalam negeri sedang digenjot hingga 595.000 barel per hari di tahun 2025. Sementara itu, impor LPG tetap tinggi di angka 217.000 bph, sehingga menambah beban neraca perdagangan energi yang tidak ringan. 

Itulah sebabnya, kemandirian tidak cukup mengandalkan narasi adanya cadangan belaka. Tapi, juga harus disertai langkah konkrit pengolahan, distribusi, dan tata kelola energi yang berpihak pada kepentingan nasional.
 
 

Hilirisasi: Retorika ke Implementasi 
Selama ini, tantangan utama Indonesia bukan pada cadangan energi, tetapi pada ketimpangan antara produksi dan pemanfaatan. Kita punya minyak dan gas, tetapi tidak memiliki cukup kilang.

Kita punya batu bara, tapi minim teknologi bersih. Kita punya minyak sawit mentah (CPO), tapi masih belum optimal dalam konversinya ke energi terbarukan. 

Pemerintah tentu saja berupaya menjawab tantangan ini melalui program hilirisasi. Salah satu bentuk konkritnya adalah penerapan mandatori biodiesel B40, yang dimulai Januari 2025.

Program ini diperkirakan menyerap 13,9 juta ton CPO. Dalam waktu dekat, akan diuji coba pula biodiesel B50, sebagai bagian dari bauran energi yang lebih ramah lingkungan. 

Namun, konsekuensi dari kebijakan ini tidak kecil. Ekspor CPO pada Januari 2025 tercatat hanya 1,27 juta ton, turun 16,6% dibanding tahun sebelumnya. Ini sinyal bahwa orientasi energi domestik perlu didampingi dengan penguatan industri hilir dan ekspor yang adil. 


Pangan sebagai Fondasi Energi 
Tidak banyak pula yang menyadari bahwa ketahanan pangan adalah prasyarat mutlak bagi transisi energi. Kita tidak bisa bicara bioenergi kalau urusan dapur rumah tangga belum aman.

Bagaimana mungkin kita akan memproduksi biosolar dari sawit jika minyak goreng dalam negeri masih 'langka'? Bagaimana akan mengonversi jagung ke etanol, jika swasembada belum tercapai? Jadi, ketahanan pangan bukan hanya urusan perut, tapi fondasi keberlanjutan kebijakan energi nasional.

Karena itu, pemerintah menempatkan fokus yang tinggi pada pertanian. Dalam dua tahun terakhir, perubahan signifikan terlihat di Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Dengan kebijakan sistemik dan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang kredibel, Indonesia mulai kembali pada jalur swasembada—terutama beras dan jagung. 

Baca Juga

Defisit Migas Rp 332 Triliun, Pertamina Genjot DME dan Jargas untuk Kurangi Impor LPG

Integritas Sistemik: SDM dan Budaya Baru 
Di sisi lain, sejatinya, tak ada pembangunan yang kokoh jika integritas sistem hukum dan pemerintahan masih lemah. Penulis menilai pmerintah telah mengambil langkah berani dalam sektor yudisial, seperti menaikkan gaji hakim junior hingga 280%. Ini bukan langkah populis, melainkan bentuk serius dari strategi reformasi budaya institusi. 

Kita tidak bisa berharap integritas muncul di ruang hampa. Perlu insentif yang adil, perlu keteladanan, dan perlu sistem yang tegas. Hakim, jaksa, birokrat, semua harus bekerja dalam sistem yang bersih dan sehat.
 
Sebab ketika hukum sudah bisa dibeli, maka semua rencana hilirisasi dan pembangunan strategis hanya akan jadi catatan indah dalam dokumen negara. 


Geopolitik dan Ketahanan Internal 
Di luar negeri, ketidakpastian juga semakin menajam. Perang Rusia-Ukraina belum kunjung mereda. Perbatasan India-Pakistan tak kunjung tenang, dan bahkan ketegangan Israel-Iran memuncak berbuah saling serang udara dalam beberapa hari ini.

Hubungan dua raksasa ekonomi Amerika Serikat-Tiongkok juga masih dihantui perang dagang terbuka, disertai aksi pertarungan kekuatan teknologi. Semua ini menimbulkan guncangan pada rantai pasok energi dunia. 

Artinya, kita tidak bisa terus-menerus berharap dunia stabil untuk bisa mandiri. Justru dalam situasi ini, Indonesia harus memperkuat pertahanan ekonomi dari dalam.

Toh, kita tidak terlalu terpengaruh dalam global supply chain lantaran keunikan wujud geografis gugusan kepulauan Nusantara kita. Maka, langkah seperti pembangunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal gizi, tapi juga soal ketahanan nasional. 

Di balik dapur MBG, terdapat jaringan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (STPI) yang ditempatkan di titik-titik strategis. Mereka dibekali pemahaman geopolitik, ketahanan dan pengolahan pangan, serta manajemen sosial. Tugas mereka bukan hanya mendistribusikan makanan, tetapi juga membaca pergerakan harga, dinamika distribusi, dan potensi gangguan rantai pasok. 


Ekonomi Sirkular dan Kemandirian Lokal 
Dalam struktur ekonomi nasional, MBG menjadi embrio dari ekonomi sirkular berbasis desa dan daerah. Petani didorong memproduksi bahan pangan lokal. Dapur MBG menyerap langsung dari mereka. 

Anak-anak sekolah mendapatkan gizi. Demikian pula, pasar lokal berputar dan seluruhnya termonitor oleh struktur negara. 

Inilah bentuk kemandirian ekonomi yang nyata. Tanpa ketergantungan asing, tanpa harus terlalu terhubung ke rantai pasok global, tapi memperkuat ekonomi lokal-nasional, dari kita untuk kita. Di sinilah letak pentingnya membangun dari akar. 

Di sisi lain, memang, negara kita membutuhkan foreign direct investment dari luar. Tapi, membangun ekonomi sirkuler justru mampu membangun fondasi ekonomi RI lebih kuat, karena menyentuh langsung akar kehidupan rakyatnya.

Tak Ada Jalan Pintas 
Hari ini, Indonesia sedang meniti jalan panjang menuju kemandirian. Jalan ini tidak populer. Ia tidak mudah dijual sebagai citra. Tapi  jalan ini benar.

Kita tidak bisa membangun bangsa dengan endorse-an dan buzzers. Kita harus membangunnya dengan integritas, data, dan keberanian untuk mengoreksi diri sendiri. 

Tantangan kita tidak ringan. Tapi, jika kita memilih bekerja dalam senyap dan bergerak dalam sistem, hasilnya akan terasa bukan hanya lima tahun, tapi dalam lima dekade mendatang. 

Kemandirian bangsa ini bukan dibentuk dari apa yang kita teriakkan di luar, tapi dari keberanian kita mengubah apa yang salah di dalam.


17 Juni 2025