Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$ 392,2 Miliar Oktober
JAKARTA, investortrust.id – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada Oktober 2023 tercatat 392,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan pada September 2023 yang mencapai 394,4 miliar dolar AS.
"Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Sedangkan secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,6% (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
Baca Juga
Penerbitan Surat Utang Korporasi di 2024 Diperkirakan Rp155,46 Triliun
ULN Pemerintah Turun
Erwin menjelaskan, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2023 tercatat sebesar 185,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 188,3 miliar dolar AS. Namun, secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 3,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 3,3% (yoy).
"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat. Selain itu, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," paparnya.
Baca Juga
Penerbitan Surat Utang Korporasi di 2024 Diperkirakan Rp155,46 Triliun
Ia menuturkan, pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid, di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0%). Posisi ULN pemerintah dinilai relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.