Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$ 403,9 Miliar, Indef Beri Catatan Ini
JAKARTA, investortrust.id - Bank Indonesia (BI) merilis posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I-2024 menembus US$ 403,9 miliar. Angka tersebut menurun dibandingkan triwulan IV-2023 yang sebesar US$ 408,5 miliar.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti turut memberikan catatan terhadap posisi ULN tersebut. Ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai sekitar 38%.
"Kita harus aware karena ruang fiskal kita semakin sempit kecuali kita bisa menaikkan penerimaan negara," kata Esther kepada Investortrust.id, Rabu (15/52024).
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Ekonom Indef tersebut mengatakan pemerintah harus berorientasi mengalokasikan pembiayaan pembangunan pada program-program prioritas. Selain itu, ia menyebut pemerintah juga harus mengoptimalkan realisasi agar dapat mendorong peningkatan lapangan kerja.
Baca Juga
"Sehingga dapat meningkatkan income per capita Indonesia," ucapnya.
Jika beberapa catatan tersebut dapat dieksekusi oleh pemerintah, khususnya pada peningkatan pendapatan per kapita, Esther mengatakan hal itu dapat memperbesar potensi pendapatan negara melalui pajak.
Berdasarkan data yang dirilis BI, penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Secara tahunan, ULN Indonesia terkontraksi sebesar 0,02% (yoy), setelah tumbuh 3,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Kemudian posisi ULN pemerintah triwulan I-2024 tercatat sebesar US$ 192,2 miliar atau turun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya sebesar US$ 196,6 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9% (yoy), setelah tumbuh 5,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Baca Juga
Untuk Stabilisasi Rupiah, Cadangan Devisa Indonesia April Turun 3% ke US$ 136,2 Miliar
"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono, dalam keterangan resminya, Rabu (15/5/2024).
Adapun pemanfaatan ULN telah dialokasikan untuk pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas pemerintah. Di antaranya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3%).
Kemudian ULN pemerintah juga dialokasikan untuk pembiayaan sektor Jasa Pendidikan (16,9%), Konstruksi (13,7%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," tulis Erwin.
Selain itu BI juga mencatatkan ULN swasta pada triwulan I 2024 sebesar US$ 197,0 miliar, menurun dibandingkan posisi pada triwulan sebelumnya, yakni US$ 198,4 miliar.
ULN swasta secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan lalu sebesar 1,2% (yoy). Kontraksi ULN tersebut bersumber dari perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,8% (yoy) dan 1,6% (yoy).
Sementara itu, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3% dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta," terang Erwin.