Celios Minta Menkeu Purbaya Transparan Soal Alokasi Rp200 T Dana Himbara
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, meminta pemerintah—khususnya Kementerian Keuangan—untuk menerapkan transparansi terkait alokasi dan realisasi dana Rp200 triliun yang dialihkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Bhima menilai, transparansi dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat skema alokasi secara rinci. PMK tersebut, menurutnya, harus disusun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan Himbara, guna memastikan dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Ini yang kita tunggu, sebenarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan konsultasi pihak OJK dan Himbara. Ya, tiga itu harus diajak duduk bersama untuk menyusun alokasi persentase yang transparan,” kata Bhima saat ditemui di kantor Celios, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Baca Juga
Soal Rp 200 Triliun untuk Mesin Ekonomi, Apindo Wanti-wanti Pemerintah Soal Eksekusi
Ia memperingatkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, penggunaan dana jumbo tersebut rawan tumpang tindih dengan program kredit pemerintah yang sudah ada, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian, UMKM, hingga perdagangan.
“Tanpa kejelasan dalam PMK dari Pak Purbaya, maka nanti ujung-ujungnya dana ini lebih banyak dimanfaatkan oleh korporasi besar yang lebih siap,” tegas Bhima.
Lebih lanjut, Bhima menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengatur alokasi dana secara internal, tetapi juga mempublikasikan data realisasi kredit secara rutin, minimal setiap bulan. Ia menekankan pentingnya pemisahan pelaporan dana Rp200 triliun dari laporan keuangan rutin bank, agar publik dapat mengawasi secara langsung dampak dari kebijakan ini.
“Bisa tidak Rp200 triliun itu dilaporkan tiap bulan, bukan hanya dibahas internal antara Kemenkeu dan Himbara, tapi juga dipublikasikan? Dana yang digeser ke bank Himbara itu menjadi kredit apa saja? Harus dipisahkan dari laporan rutin perbankan. Itu sih request kita,” tandas Bhima.