Prabowo Minta Menkeu Purbaya Diskusi dengan DPR soal Transfer Daerah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara soal rencana kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengatakan rencana pemotongan anggaran TKD masih dalam tahap diskusi bersama DPR.
“Nanti kalau saya ngomong duluan, tidak boleh, salah katanya. Ini masih didiskusikan,” kata Purbaya saat menyampaikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Purbaya menjelaskan, pada prinsipnya, pemerintah akan mengambil kebijakan yang dinilai paling tepat untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, pertumbuhan tersebut dapat dirasakan merata di tingkat daerah.
Baca Juga
Anggaran Transfer Daerah Dipangkas, MTI Soroti Dampaknya ke Transportasi Publik
“Kita akan cenderung memberi menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia mengungkap dalam pertemuan terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto selama hampir 90 menit, petang tadi, Kepala Negara meminta agar dirinya terlebih dulu mematangkan diskusi dengan DPR terkait kebijakan TKD.
“Ya, sebaiknya kita akan diskusikan dengan parlemen dulu seperti apa jadinya. Itu jadinya,” tutupnya.
Baca Juga
Menkeu Akan “Basahi” Perbankan dengan Anggaran Rp 200 Triliun
Sebagai informasi, Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan alasan di balik pemangkasan anggaran TKD dalam RAPBN 2026 yang diajukan pemerintah pusat.
Sri Mulyani mengaku memahami adanya pandangan yang menilai pemangkasan TKD seakan menyurutkan keberpihakan negara melalui APBN terhadap pembangunan daerah.
Namun, Sri Mulyani menilai berbagai pihak perlu melihat alokasi ke daerah tidak hanya dari pemangkasan porsi TKD, melainkan juga pengalihan pos belanja untuk daerah yang ditempatkan melalui belanja pusat melalui berbagai program prioritas Kabinet Merah Putih.
“Kalau hanya lihat dari (anggaran) transfer barangkali tidak akan menceritakan secara utuh seluruh pemihakan APBN kepada daerah, terutama kepada masyarakat rakyat di daerah," terang Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI beberapa waktu lalu.