Purbaya Sebut S&P akan Diskusi dengan Pemerintah pada Juni, Bahas Rating?

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tim dari lembaga rating, Standard & Poor’s atau S&P akan mengunjungi Indonesia pada akhir Juni 2026. Tim S&P akan berdiskusi dengan pemerintah Indonesia.

“Bukan untuk mengubah outlook kita hanya untuk diskusi saja,” klaim Purbaya, saat pidato pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2026).

Purbaya mengeklaim lembaga rating tersebut memastikan peringkat kredit pemerintah Indonesia masih aman. Meski belum diumumkan secara resmi oleh S&P, Purbaya menyebut rating kredit pemerintah Indonesia dan outlook-nya tak berubah selama dua tahun mendatang.

Dalam sesi konferensi pers dengan awak media, Purbaya menyebut S&P mempertahankan rating kredit Indonesia karena presentasi pemerintah Indonesia yang dinilai meyakinkan. Lebih jauh, Purbaya meyakini bahwa S&P melihat fondasi ekonomi Indonesia yang baik.

“Fondasi ekonomi bagus. Di tengah gejolak gini masih bagus, dan masih terkendali, komitmen kita kuat, terkendali,” kata dia.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Bawa Kabar Positif, S&P Nyatakan Rating RI Tetap BBB

Masih menurut Purbaya, hubungan pemerintah dengan S&P sangat baik, dus Pemerintah juga terbuka terhadap masukan dari S&P.

Dengan peringkat investasi yang tetap, diharapkan tingkat imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) yang dikeluarkan pemerintah akan tetap terjaga.

Namun demikian ditegaskan Purbaya, meski memiliki hubungan baik, S&P tetap mengkaji performa pemerintah secara normal.

“Kalau saya sih bagus saja. Kenapa? sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet kita jalanin. Sesuai dengan concern dari S&P,” ujar dia.

Baca Juga

Tolak Tawaran Utang IMF-Bank Dunia, Purbaya Klaim APBN Masih Kuat

Sebelumnya diberitakan, S&P dalam laporan berjudul Southeast Asia Sovereigns: A Prolonged Energy Shock Would Erode External and Fiscal Buffer, peringkat kredit BBB/Stable yang dimiliki Indonesia akan sensitif terhadap pelemahan indikator fiskal dan eksternal akibat perang.

Risiko yang disebut terdapat tiga hal. Pertama, harga energi yang lebih tinggi meningkatkan pembayaran subsidi anggaran sehingga memperlebar defisit. Kedua, pembayaran bunga pemerintah juga dapat meningkat jika inflasi yang naik mendorong kenaikan suku bunga. Ketiga, impor produk minyak yang lebih mahal dapat memperlebar defisit transaksi berjalan.

S&P menilai respons pemerintah Indonesia terhadap gangguan energi dapat membatasi kinerja fiskal. Meskipun mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Indonesia telah memangkas belanja pada program makan bergizi gratis (MBG) untuk mengimbangi kenaikan biaya subsidi.

Pada saat yang sama, harga komoditas yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Ini membantu membatasi peningkatan defisit fiskal dan mengurangi tekanan kenaikan rasio pembayaran bunga utang.

Harga komoditas yang lebih tinggi membantu meredam pelemahan indikator eksternal. Ekspor Indonesia tumbuh karena peningkatan penjualan minyak sawit, nikel, kendaraan, dan panel surya.

Meski momentum pertumbuhan sempat tertahan tertahan oleh penurunan penjualan produk energi seperti batu bara, minyak mentah, dan gas alam, S&P memproyeksikan lonjakan harga energi akan meningkatkan pertumbuhan ekspor mengimbangi kenaikan impor minyak.

“Secara keseluruhan, indikator kredit Indonesia kemungkinan akan melemah secara marjinal dalam skenario dasar kami,” bunyi laporan tersebut, diakses Senin (20/4/2026).