Daya Beli Melemah, Perbanas Rekomendasikan Sejumlah Kebijakan Ini
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyoroti dampak pelemahan daya beli terhadap perlambatan permintaan barang dan jasa bernilai tambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini semakin memperlemah kinerja berbagai sektor, serta menghambat penciptaan lapangan kerja.
Hasil kajian Office of Chief Economist (OCE) Perbanas dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) 2024, menunjukkan bahwa pelemahan daya beli terjadi di kalangan menengah atas atau 30% orang terkaya di Indonesia.
“Kelompok masyarakat ini menguasai lebih dari separuh konsumsi nasional, sehingga ketika terjadi pelemahan oleh mereka maka konsumsi agregat juga pasti ikut turun, ini lah yang sedang terjadi semenjak 2024 hingga saat ini”, ujar Chief Economist Perbanas Dzulfian dalam acara Konferensi Pers Perbanas Review of Indonesia’s Mid-Year Economy (PRIME 2025) bertajuk "Navigating Economic Headwinds: Responding to Weakening Consumption" di Le Meridien Hotel, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Sementara itu, konsumsi kelas menengah bawah, meski kecenderungannya tetap terjaga, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi terbatas karena rendahnya efek pengganda yang mereka timbulkan. Untuk itu, kata Dzulfian, Perbanas merekomendasikan stabilisasi ekspektasi ekonomi masyarakat melalui kejelasan arah fiskal-moneter dan suku bunga yang kredibel.
“Selain itu, perlu didorong juga dengan integrasi data pengeluaran, utang, dan tabungan masyarakat ke sistem statistik nasional. Selain itu, bantuan pemerintah sebaiknya ditautkan dengan program produktif dan disertai pemantauan guna mendorong mobilitas ekonomi kelas bawah dan menguatkan permintaan domestik,” tutur Dzulfian.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan bahwa ketahanan sektor perbankan sangat tergantung pada kemampuan membaca perubahan struktural dan merespons kebijakan dan dinamika ekonomi secara adaptif serta berbasis data. Menurut Hery, para anggota Perbanas siap untuk memperkuat perannya sebagai katalisator transformasi ekonomi melalui fokus pada sektor bernilai tambah, inovasi dalam penghimpunan likuiditas, serta penyelarasan strategi bisnis dengan kebijakan moneter dan fiskal.
“Pendekatan yang adaptif, selektif, dan kolaboratif harus menjadi landasan utama. Sektor strategis dan esensial seperti pertanian, manufaktur, energi, dan infokom berpotensi besar, namun dukungan terhadap konsumsi dan UMKM juga penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas Hery.
Lebih lanjut, Hery menyebut, Perbanas menegaskan kembali pentingnya kebijakan yang konsisten dan kredibel untuk memulihkan kepercayaan, khususnya dari kelas menengah atas yang daya belinya tengah melemah. Stabilitas ekspektasi ekonomi harus menjadi prioritas, seiring dengan upaya meningkatkan efisiensi pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang mendukung transformasi
ekonomi nasional.
Dalam hal ini, Hery membeberkan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh. Pertama, dalam konteks kebijakan fiskal, khususnya terkait belanja APBN dan APBD mesti dialokasikan bagi sektor-sektor yang dapat menstimulus ekonomi, khususnya merangsang agar daya beli masyarakat kembali bergairah.
Kedua, investasi yang dilakukan oleh BUMN dan Danantara mesti didorong lebih lanjut, khususnya ke sektor-sektor produktif, padat karya, dan strategis. Hal ini akan dapat berfungsi sebagai sinyal untuk merangsang investasi swasta juga untuk bergerak menyokong investasi-investasi tersebut.
Ketiga, memberikan insentif khusus ke sektor-sektor yang sedang terpukul, baik karena penurunan daya beli atau perang dagang yang dilakukan oleh Trump. Kebijakan ini penting sebagai buffer jangka pendek atas berbagai guncangan yang terjadi, khususnya yang di luar kontrol mereka.
Keempat, perbankan mesti memanfaatkan mulai menurunnya suku bunga untuk ekspansi kredit. Dapat dimulai dari sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan tinggi dan searah dengan prioritas kebijakan Pemerintah saat ini dan masa datang.
Selain itu, kebijakan berbasis data menjadi semakin krusial. Perbanas mendorong integrasi data keuangan rumah tangga secara nasional untuk memperkuat akurasi dalam perumusan kebijakan. Bantuan sosial pun disarankan agar ditautkan langsung dengan aktivitas produktif dan dilengkapi sistem pemantauan yang ketat agar manfaatnya lebih nyata dan terarah.
"Dengan pendekatan yang adaptif, selektif, dan kolaboratif, Perbanas optimistis sektor perbankan Indonesia akan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mempercepat pergeseran menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan," terangnya.