Di Atas Rata-rata Nasional, Kementerian PPN/Bappenas Sebut Realisasi Anggaran TA 2024 Terserap 95,66%
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melaporkan bahwa realisasi anggaran tahun anggaran (TA) 2024 setelah mengalami automatic adjustment mencapai 95,66%. Angka ini berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 93,30%.
"Pada tahun 2024, meskipun kita kelihatannya sudah berprestasi, namun tetap saja anggarannya mendapat blokir (automatic adjustment) Rp 38,79 miliar. Kelihatannya cuman Rp 38,79 miliar, tetapi kalau dihitung persentase cukup besar juga," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Rachmat menjelaskan, dengan pemotongan itu, maka pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 2,11 triliun. Dengan demikian, realisasi anggaran tahun 2024 setelah automatic adjustment mencapai 95,66%.
"Meskipun sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2023, dan ini akibat kebijakan efisiensi perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan, namun tetap efektif mendorong pencapian target Kementerian PPN/Bappenas," terang Rachmat.
Lebih lanjut, Rachmat menyebut, capaian kinerja anggaran ini tercermin dari komponen laporan keuangan yang terdiri dari komponen pendapatan dan belanja. Rachmat merinci, komponen pendapatan ini didominasi oleh pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dan denda keterlambatan pihak ketiga.
"Penurunan pada komponen pendapatan mencerminkan kinerja positif, karena pada tahun 2024 tata kelola pembayaran dan pengendalian serah terima pengerjaan telah ditingkatkan, sehingga pengembalian dan denda dapat diminimalkan," jelas Rachmat.
Pada komponen belanja, Rachmat membeberkan bawa realisasi anggaran didukung oleh kinerja optimal diseluruh jenis belanja. Dalam hal ini, belanja pegawai terealisir sebesar 99,30% atau Rp 233,01 miliar. Kemudian, belanja barang terealisasi Rp 1,72 triliun atau 95,26% dan belanja modal Rp 60,01 miliar atau 96,6%, sedikit turun karena optimalisasi anggaran tahun lalu.
"Kalau lebih 100% berarti pegawai kita nombok nih. Dan ini meningkat secara signifikan karena penyesuaian tunjangan kinerja sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2023 dan pengangkatan 328 PPPK untuk mendukung penyusunan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RKP 2025, dan persiapan World Expo Osaka, serta pengawalan prioritas-priotas pembangunan lainnya," pungkas Rachmat.