Anggaran Kementerian ATR/BPN Terserap Rp 1,49 T Sepanjang Kuartal I-2025
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memaparkan, serapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2025 telah mencapai Rp 1,49 triliun atau 33,75% dari total pagu sebesar Rp 4,44 triliun.
“Pada tahun ini sebetulnya eksisting yang kita dapatkan Rp 6,45 triliun, kemudian ada efisiensi anggaran sebesar Rp 2,011 triliun. Akhirnya pagu yang efektif adalah sebesar Rp 4,44 triliun. Kemudian, penyerapan sampai pada akhir bulan Maret atau Q1 (2025) adalah Rp 1,499 triliun atau kalau diprosentase ekuivalen dengan 33,75% dari pagu efektif,” jelas Nusron saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Nusron menambahkan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga telah terealisasi sebesar Rp 880 miliar hingga akhir Maret 2025 atau 27,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,2 triliun.
Tak sampai di situ, Nusron juga memaparkan sejumlah capaian kinerja Kementerian ATR/BPN sepanjang kuartal I-2025.
“Pertama, program persetujuan atau substansi rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten/Kota dari target 127 (Kabupaten/Kota) kenak efisiensi 81 tinggal 46 (Kabupaten/Kota). Realisasi sampai bulan ini 5 (Kabupaten/Kota) sehingga ada 10,87% (dari target),” ucap dia.
Baca Juga
Imbas Inpres Efisiensi, Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 Terpangkas Jadi Rp 4,44 Triliun
Kemudian, lanjut Nusron, peta bidang tanah PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) dari semula 2.504.397 hektare setelah dikenakan efisiensi anggaran menjadi 643.420 hektare. “Realisasinya 81.270 (hektare) atau sudah 12,6% dari target,” tutur dia.
Adapun sertifikat hak atas tanah PTSL dari target semula 3 juta hektare tinggal 1,14 juta hektare dikarenakan efisiensi dan saat ini sudah 94.511 hektare atau 8,27% terealisasi hingga kuartal I-2025.
“Sementara, data tanah ulayat dari target semula 10.000 tinggal 1.000 (karena efisiensi) ini realisasinya baru 15%. Kemudian, SK redistribusi tanah yang targetnya 175.865 bidang menjadi 58.489 bidang yang sekarang belum terealisasi atau masih on-going process termasuk juga yang reforma agraria,” papar Nusron.
Ia menuturkan, peta zona nilai tanah dengan target sebelum efisiensi anggaran sejumlah 709.900 hektare menjadi 199.300 hektare usai efisiensi telah terealisasi sekitar 9% atau 18.000 hektare hingga akhir Maret 2025.
“Kemudian tindak lanjut penertiban tanah terlantar, kawasan terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian, dari target 25.000 (hektare) kemudian kena blokir (efisiensi anggaran) 20.000 tinggal 5.000 (hektare) sekarang sudah (terealisasi) 336 (hektare) atau 6,71%,” tutur Nusron.
Terakhir, kata Nusron, penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan atau program SeKoper selama kuartal I-2025 sudah terealisasi sebanyak 226 perkara atau 21,28% dari target 1.076 perkara usai efisiensi anggaran.