DPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Dampak Perang AS-Iran pada Subsidi BBM
JAKARTA, investortrust.id - Serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran bisa mengancam harga minyak mentah dunia. Harga minyak Brent acuan global dalam pantauan investortrust.id di Trading Economics, pada Senin (23/6/2025) pukul 17.23 menyentuh US$ 77,36 per barrel. Kenaikan harga minyak akan menambah beban berat APBN, terutama untuk pos subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, harga minyak berangsur turun pada Selasa (24/6/2025) pagi setelah serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar tidak menimbulkan korban jiwa. Situasi ini memunculkan optimisme baru di kalangan pelaku pasar bahwa jalur diplomatik menuju de-eskalasi masih terbuka.
Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) acuan AS merosot 7,22% ke US$ 68,51 per barel, sementara Brent jatuh 7,18% ke US$ 71,48 per barel. Keduanya mencetak level terendah sejak dimulainya serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni lalu.
Baca Juga
Minyak Ambles 7%, Investor Lega Konflik Tak Meluas ke Hormuz
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bertu Merlas menilai pemerintah harus antisipasi dampak konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat.
“Kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan menambah beban berat APBN kita, terutama untuk pos subsidi BBM. Kami berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi agar dampak perang Timur Tengah tidak menekan pertumbuhan ekonomi yang memang sudah melambat akhir-akhir ini,” ujar Bertu, Senin (23/6/2025).
Bertu mengungkapkan, tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp 26,7 triliun. Jika terjadi lonjakan harga minyak dunia, sudah bisa dipastikan jika anggaran subsidi BBM akan membengkak.
“Peperangan akan berdampak pada negara-negara lain termasuk di Indonesia. Kami berharap Pemerintah Indonesia segera mengantisipasi dampak ekonomi yang akan menambah beban APBN,” kata dia.
Bertu mengatakan, kenaikan harga minyak dunia juga akan berimbas pada industri dalam negeri. Harga bahan baku, biaya produksi, hingga distribusi bakal meningkat. Kondisi ini akan kian menekan tingkat daya beli masyarakat. “Kita semua berada dalam situasi global yang tidak menentu. pemerintah harus bergerak untuk mengantisipasi dampak lanjutan peperangan ini,” katanya.
Dia mengkhawatirkan, melemahnya nilai tukar mata uang domestik terhadap dolar AS akan berdampak pada rantai pasok ke Indonesia. Terlebih, jika Selat Hormuz ditutup Iran.
Baca Juga
Selama ini, Selat Hormuz adalah jalur perdagangan maritim yang menjadi pintu gerbang Teluk Persia. “Teluk ini merupakan jalur utama raja-raja minyak dan gas dunia, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Qatar, Irak dan Kuwait dalam perdagangan minyak. Jika ini ditutup pasti akan memicu gejolak ekonomi luar biasa,” ucap dia.
Untuk itu, dia meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan upaya serta langkah mitigasi yang diharapkan mencegah semakin meluasnya dampak perang kepada perekonomian Indonesia.
“Pemerintah segera bergerak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dikhawatirkan akan menerima dampak perang tersebut. Kami minta masyarakat khususnya pelaku usaha kecil dan menengah diberikan pelatihan untuk berdaya di kala berada disituasi seperti ini,” kata dia.