Ekonom Sarankan Presiden Prabowo Kalibrasi Program Unggulan dan Perkecil Jumlah Menteri

JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meminta Presiden Prabowo Subianto mengatur ulang program-program besar berjangka panjang yang sudah diluncurkan. Sebab, program-program besar itu justru bersifat prosiklikal.

“Saat ekonomi sulit, tapi anggaran dialokasikan untuk program-program besar berjangka panjang,” kata Wijayanto, saat hadir dalam diskusi yang digelar Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menurut Wijayanto kebijakan prosiklikal yang ditempuh pemerintah Prabowo tidak mengatasi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelemahan daya beli yang terjadi saat ini. Sebaliknya, lanjut Wija,  idealnya  kebijakan fiskal yang ditempuh saat ini harusnya kontrasiklikal. 

Salah satu program yang bisa ditempuh pemerintah yaitu proyek pembangunan. Wijayanto menjelaskan proyek-proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu kembali dibuat. Sebab, proyek-proyek tersebut dapat menghidupi buruh konstruksi, kontraktor, hingga vendor yang jumlahnya ratusan ribu.

Baca Juga

Kepala BGN soal Dugaan Penggelapan Dana MBG Hampir Rp 1 M di Kalibata: Itu Masalah Internal

“Itu (proyek infrastruktur) dihidupkan lagi, perlu realokasi, dikembalikan,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu disarankan tidak melakukan efisiensi secara drastis, seperti tetap menghidupkan kembali aktivitas perjalanan dinas. Meski mengakui dua kegiatan tersebut sebagai inefisiensi, namun Wijayanto menyadari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo terlampau drastis.

“Inefisiensi itu harus ditekan, namun tidak boleh drastis karena inefisiensi itu menciptakan ekosistem ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya beli,” ucap dia.

Wijayanto menjelaskan Prabowo perlu meninjau ulang keinginan mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini terlalu sentralistis sehingga manfaat ekonomi yang ingin diciptakan hanya terasa pada kelompok tertentu.

Prabowo juga disarankan memformulasikan ulang program 3 juta rumah. Menurut Wijayanto, program ini berjalan di tengah momentum daya beli masyarakat yang melambat.

“Siapa yang mau beli? Rakyat kita, daya belinya sedang turun dan saya khawatir kalau dipaksakan, ini akan menjadi subprime mortage crisis versi Indonesia,” ujar dia.

Baca Juga

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan Sitaan BLBI untuk Program 3 Juta Rumah  

Program terakhir yang menjadi sorotan Wijayanto yaitu Pembentukan koperasi Merah Putih. Program ini seharusnya tidak digeber sebanyak-banyaknya, melainkan perlu dibuatkan percontohan terlebih dahulu.

Kabinet Bus Bertingkat

Selain mengkalibrasi program, Wijayanto juga menyarankan Prabowo untuk memperkecil jumlah pembantunya di kabinet. Saat ini, Kabinet Merah Putih diisi 48 menteri dan 55 wakil menteri.

Wijayanto menggambarkan kabinet ini seperti bus tingkat. Presiden dan wakil presiden sebagai supir dan asisten supir. Sementara, kernet dijalankan menteri sekretaris kabinet atau menteri sekretaris negara.

Namun, di dalam bus tingkat ini tidak ada sosok asisten pengemudi, dan kernet tidak berjalan maksimal. “Sehingga presiden, si driver, itu (mengendarai mobil) sambil mengawasi penumpang, dan lain sebagainya,” kata dia.

Untuk mengatasi ini, Wijayanto meminta Prabowo agar menyontoh Vietnam dan Amerika Serikat (AS) dalam menyusun kabinet. Dua negara ini disebut memangkas jumlah kementerian sehingga lebih efisien.