Menkeu: Perlu Kalibrasi Kebijakan untuk Kelas Menengah, Apa Maksudnya?
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati akan menyesuaikan atau mengkalibrasi kebijakan untuk kelompok kelas menengah. Ini terjadi karena selama ini, kebijakan fiskal pemerintah fokus untuk kelompok berpendapatan rendah.
“Persoalan untuk kelas menengah itu yang sesuatu memang perlu mengkalibrasi kebijakan,” kata Sri Mulyani saat diskusi Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, di St Regis, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Sri Mulyani mengatakan, kelas menengah memiliki perilaku berbeda-beda. Daya belinya juga berbeda.
Saat ini pemerintah akan memastikan ketersediaan layanan publik yang kualitasnya baik dengan harga terjangkau. “Masalah pendidikan, sampah, air bersih, listrik, internet, merupakan beberapa kebutuhan dari kelas menengah. Mereka butuh itu, tapi tidak punya daya beli. Makanya harus tersedia dan affordable. Dan mereka menuntut kualitas,” kata dia.
Selain persoalan kebutuhan kelas menengah, pemerintah juga akan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan efisiensi investasi (ICOR). Sri Mulyani mengatakan, tingginya ICOR di Indonesia tidak hanya diselesaikan dengan masalah konektivitas infrastruktur melainkan juga reformasi birokrasi.
Sesi High Level Panel 2 pada acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia “Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global menghadirkan pembicara dri kiri ke kanan: Deputi Gubernur BI, Juda Agung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, dan ekonom senior, Chatib Basri, di St Regis, Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Foto: Investortrust/Elsid Arendra
Jawaban dari Sri Mulyani ini muncul setelah ekonom senior Chatib Basri mengingatkan fokus kebijakan ekonomi Indonesia untuk kelas ini. Dia ingin pemerintah mewaspadai kondisi yang terjadi di Chile.
Menurut dia, Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan bisa menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Namun akibat gejolak sosial, jutaan orang turun ke jalan dan memprotes pemerintah.
Chatib menyebut, Bendahara Negara perlu memikirkan kondisi seperti Chilean Paradox yang bisa jadi di Indonesia. Ini perlu dapat perhatian karena kelas menengah (di Indonesia) semakin besar.
“Sudah harus dipikirkan instrumennya apa. Tidak bisa lagi hanya BLT atau cash transfer. Mungkin bisa melalui perbaikan pendidikan, sarana transportasi yang lebih baik,” ujar Chatib.
Baca Juga
Gejala Otoritarianisme Disebut Pemicu APBN Dikelola Ugal-ugalan