Soal Kebijakan Fiskal, BKF: Pemerintah Masih Negosiasi Tarif dengan AS
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan pemerintah akan membuat antisipasi kebijakan fiskal untuk industri sebagai penyangga (buffer) terhadap dampak perang tarif impor yang ditabuh Amerika Serikat (AS).
“Oh, itu pasti kita antisipasi,” kata Febrio di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Febrio mengaku telah berdiskusi dengan berbagai asosiasi mengenai kebijakan fiskal yang diberikan. Salah satu masukan yang disampaikan yaitu bagaimana kemampuan pelaku usaha menghadapi perang dagang yang terjadi.
“Teman-teman pengusaha juga memiliki cara untuk menavigasi ini dan telah berkonsultasi dengan pemerintah,” ujar dia.
Baca Juga
Antisipasi Tarif Trump, Pengusaha Konveksi Harap Revisi Permendag 8/2024 Segera Dikebut
Febrio mengatakan tiga industri yang sangat terdampak oleh tarif impor 32% di AS tersebut yaitu produk elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan sepatu. Masukan dari pengusaha di tiga sektor ini akan menjadi bagian dari menu negosiasi pekan depan yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dengan begitu, negosiasi yang berjalan dapat lengkap dari sudut pandang pemerintah dan juga pelaku usaha.
Selain Airlangga, tim negosiator pemerintah untuk menghadapi perang dagang dengan AS yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kehadiran Sri Mulyani dalam rombongan sekaligus untuk menghadiri spring meeting IMF dan World Bank. Proses negosiasi akan berlangsung pekan depan.
Baca Juga
Tarif Trump Ancam Industri Indonesia, Ekonom Harap BI Pangkas Suku Bunga
Febrio menjelaskan pemerintah akan terus berkomunikasi dengan USTR untuk memantau perkembangan yang ada. Sebab, sejak pekan lalu, perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah bertemu dengan USTR untuk menjalin negosiasi.
“Tim yang akan berangkat minggu depan ini membawa menu negosiasi yang kita siapkan,” kata dia.
Pemerintah rencananya juga meningkatkan pengawasan masuknya komoditas dari negara lain ke Indonesia. Febrio mengatakan tidak ada mekanisme baru yang dibuat, namun mengandalkan aturan lama dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).