Legislator Minta Pemerintah Jalankan Diplomasi Dagang Cerdas dan Terukur Hadapi Tarif Trump
JAKARTA, Investortrust.id - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menegaskan Indonesia harus merespons kebijakan tarif baru Presiden AS, Donald Trump dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur. Menurut Kholid, Indonesia tidak boleh terjebak untuk melakukan pembalasan atau retaliasi perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional.
Ia mendorong pemerintah mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang terdampak kebijakan tersebut.
Baca Juga
Powell: Tindakan Trump Sulitkan The Fed Turunkan Bunga dan Membuat Prospek Sangat Tidak Pasti
"Indonesia harus menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat," kata Kholid dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025)
Kholid menambahkan, pemerintah juga perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS. Hal tersebut lantaran lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah setelah kebijakan tarif Trump diterapkan.
Kholid juga menyoroti dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri padat karya di Indonesia. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama dan surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai US$ 16,8 miliar. Kebijakan tarif Trump ini bisa memukul industri yang bergantung pada pasar AS.
Baca Juga
Balas Tarif Trump, China Terapkan Tarif 34% atas Barang Impor asal AS
"Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal," ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VI tersebut.
Selain dampak perdagangan langsung, Kholid juga mengingatkan perang dagang ini bisa memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan.
"Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah," tutur politikus PKS tersebut.
Sebagai langkah konkret, Kholid mendorong pemerintah untuk segera menyusun strategi mitigasi yang komprehensif agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global. (C-14)