Tanpa Negosiasi Tarif dengan AS, Indonesia Bisa Kehilangan Potensi PPH
JAKARTA, investortrust.id - Tarif impor bikinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32% terhadap Indonesia akan menekan pendapatan negara. Dengan tekanan terhadap pendapatan, dipastikan ruang APBN akan semakin sempit.
Skenario itu dapat terjadi jika pemerintah membalas penetapan tarif impor AS dengan pemberian tarif, atau retaliasi. Ekonom dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan tanpa negosiasi, Indonesia akan kehilangan potensi ratusan juta dolar AS dari neraca perdagangan.
“Saya melihat kita bisa kehilangan potensi US$ 500 hingga US$ 900 juta,” kata Faisal kepada investortrust.id, Jumat (4/4/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS menjadi negara penopang surplus perdagangan bagi Indonesia hingga Februari 2025, dengan nilai mencapai US$ 3,13 miliar. Tiga komoditas penyumbang surplus pada periode Januari-Februari 2025 ini antara lain, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya dengan nilai US$ 577 juta, pakaian dan aksesoris lainnya senilai US$ 433,3 juta, dan alas kaki dengan nilai sebesar US$ 407,7 juta.
Selama 2024, ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 7,63% secara tahunan dengan distribusi ke pertumbuhan ekonomi sebesar 23,36%. Ekspor nonmigas dan migas mengalami kenaikan nilai dan volume.
Baca Juga
Meski begitu, pada tahun lalu, impor Indonesia menekan volume ekspor. Pertumbuhan impor yang pesat didorong kenaikan impor barang modal, bahan baku dan penolong, dan barang konsumsi.
Catatan BPS menyebut impor secara kumulatif pada 2024, tumbuh 10,36% dengan distribusi konstraksi ke pertumbuhan ekonomi sebesar -21,28%.
Melihat itu, Faisal melihat potensi kehilangan pendapatan negara akan terjadi pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) jika Indonesia tak segera membuka negosiasi dengan AS. “PPh bisa anjlok Rp 50 triliun,” kata dia.
Dengan proyeksi itu, Faisal menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan melambat dengan kecenderungan turun ke 4,6% hingga 4,8%. Sementara, rupiah diperkirakan akan terdepresiasi ke angka Rp 16.900 per US$.
Selain negosiasi, membuat lima rekomendasi kebijakan yang dapat melakukan reformulasi posisi Indonesia. Pertama, memperkuat diplomasi perdagangan dan dialog dengan AS dan China. Kedua, meningkatkan daya saing investasi dengan cara memberi insentif fiskal terarah dan kemudahan izin untuk industri yang merelokasi.
Ketiga, mempercepat diversifikasi ekspor. “Termasuk investasi dalam spionase perdagangan untuk memantau pola impor AS-China yang bergeser,” ujar dia.
Keempat, reformasi regulasi di dalam negeri dan, kelima, membuat komunikasi strategis mengenai Indonesia sebagai destinasi investasi andal, netral, dan progresif.
“Luncurkan kampanye global opportunity in stability, untuk menarik perusahaan multinasional yang relokasi dari China dan AS,” kata dia.