Utang Tembus Rp7 Ribu Triliun, Pengamat Minta Prabowo Hati-Hati Kelola Anggaran 

JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memperingatkan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhati-berhati dalam melakukan pengelolaan anggaran. Hal itu tidak lepas dari laporan Bank Indonesia (BI) yang mengumumkan posisi utang luar negeri per Januari 2025 sebesar US$ 427,5 miliar atau Rp7.024 triliun (berdasarkan kurs Rp16.432 per 18 Maret 2025).

Menurut Esther utang luar negeri (ULN) Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ia meyakini hal tersebut berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan periode sebelumnya.

"Utang luar negeri meningkat terus dari tahun ke tahun. Oleh karena itu (pemerintah) perlu mengatur anggaran dengan bijak," katanya kepada Investortrust, Selasa (18/3/2025).

Pengamat yang juga pengajar di Universitas Diponegoro (Undip) itu menilai, pemerintahan Prabowo kali ini dibebankan dengan alokasi besar untuk membayar utang yang berupa cicilan dan bunga pinjaman. Selain itu ia menyoroti juga masih terdapat pos alokasi anggaran yang dinilai tidak produktif.

"Pemerintah ⁠harus transparan dan akuntabilitas serta kredibel dari alokasi anggaran yang digunakan," ujarnya.

Baca Juga

Tembus US$ 427,5 Miliar, Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 5,1% 

Diketahui berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah ditetapkan belanja negara pada APBN 2025 yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun dengan rincian Rp2.701,4 triliun merupakan belanja pemerintah pusat dan sebanyak Rp919,9 triliun untuk ditransfer ke daerah.

Sementara itu Chief Economist PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual memprediksi posisi utang luar negeri Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melonjak. Ia berujar hal tersebut kemungkinan besar akan didorong oleh adanya utang luar negeri pemerintah.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian domestik dan global, David memandang defisit APBN untuk tahun 2025 memiliki kemungkinan menjadi lebih besar dari perkiraan. Ia mengungkap kebutuhan adanya kebutuhan pembiayaan program pemerintah yang besar dapat mendorong tambahan utang luar negeri di masa mendatang.

"Namun dari sisi utang luar negeri swasta berpotensi untuk  melambat, dikarenakan masih tingginya ketidakpastian eksternal," katanya kepada Investortrust, Selasa (18/3/2025).

Sebagai catatan pemerintah telah menetapkan batas defisit APBN tahun 2025 adalah Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

Diberitakan Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar US$ 427,5 miliar, atau tumbuh 5,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi ULN Desember 2024 yang tumbuh 4,2% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (17/3/2025).

BI dalam laporannya mencatat posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar US$ 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% (yoy) pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.