Pendapatan Negara Rp 316,9 Triliun, APBN Defisit Rp 31,2 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi pendapatan negara hingga Februari 2025 mencapai Rp 316,9 triliun. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 hingga akhir Februari mengalami defisit Rp 31,2 triliun, berbalik dari periode sama 2024 yang masih surplus Rp 26 triliun dalam dua bulan pertama.

Menkeu menyebut defisit itu sekitar 5,1% dari target defisit APBN 2025 senilai Rp 616,2 triliun. “Terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB (produk domestik bruto). Defisit sebesar 0,13% dari PDB masih berada di dalam target desain APBN 2025 (hingga Desember) defisit 2,53% dari PDB,” kata Sri Mulyani, di kantornya, Jakarta, Kamis (13/03/2025).

 

Baca Juga

Inflasi AS Lebih Rendah, Kurs Rupiah Melemah Kamis 

Penerimaan Perpajakan Rp 240,4 Triliun
Sri Mulyani mengatakan, defisit itu muncul karena realisasi pendapatan negara hingga Februari 2025 sebesar Rp 316,9 triliun, lebih rendah dari realisasi belanja negara. Pendapatan negara Rp 316,9 triliun itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun atau 9,7% dari target APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 76,4 triliun atau 14,9% dari target.

"Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 52,6 triliun atau 17,6% dari target," ucap Mantan Managing Director World Bank ini.

Belanja K/L Anjlok
Sementara itu, belanja negara hingga Februari 2025 sebesar Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target APBN. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari target dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari target.

“Kita telah mentransfer ke daerah mencapai Rp 136,6 triliun. Presentase ini lebih tinggi dari kecepatan belanja pemerintah pusat,” ucap dia.

Baca Juga

Senjata Hadapi Perang Tarif Trump, Menandai Senjakalaning AS

Sri Mulyani mengatakan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun dan belanja non-K/L Rp 127,9 triliun. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu, angka ini lebih rendah. Belanja K/L per 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp 120 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 119,63 triliun.

Pembiayaan Melesat

Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan, pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 220,1 triliun. Ini mencapai 35% dari target pembiayaan APBN. Kondisi ini memperlihatkan terjadi realisasi pembiayaan cukup besar pada dua bulan pertama.

“Implisit ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang front loading. Ini artinya issuance (surat utang) di awal cukup besar,” kata dia.

Sementara itu, Sri Mulyani menyebut surplus keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang. 

Dalam APBN 2025, pembayaran bunga utang menempati belanja terbesar ketiga, menurut sektor. Yang terbesar adalah untuk transfer ke daerah, baru kemudian kedua adalah pendidikan.