Seleksi Makan Siang Gratis Menggunakan IPM dan Antisipasi Risiko Keracunan

Abdul Mongid,

Gurubesar, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Unesa Surabaya

INVESTORTRUST.ID - Media mengabarkan Pogram Makan Siang (Maksi) dan Susu Gratis masuk dalam APBN 2024. Dengan cakupan sebanyak 80 juta penerima dan anggaran Rp 15.000 per penerima, tentu saja, biayanya sangat besar yaitu diperkirakan mencapai Rp 450 triliun.

Tulisan  ini melihat “angle” yang berbeda atas program Maksi yang digulirkan oleh calon presiden dan wakil presiden terpilih versi quick account Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka. Intinya, program jangan mubazir dan harus selektif dengan kriteria yang jelas. Tampaknya indikator Indeks Pembangungan Manusia (IPM) bisa dipakai untuk seleksi penerima program ini.

Sebagai kebijakan publik (public policy), program  akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, khususnya bagi penerima manfaat. Secara fundamental, program ini  pasti akan mendapatkan dukungan publik secara mayoritas. Jujur saja, kebijakan yang baik ini mendapatkan “penolakan” dan “disalahkan” bukan karena programnya, namun karena disampaikan menjelang pemilu. Sering dipandang sebagai program “populis” untuk “vote-getter”. Yang jelas, outcome program harus memperbaiki status kurang gizi yang terjadi pada anak usia sekolah, khususnya yang status sosial ekonomi rentan (vulnerable family).

Baca Juga

Kemenko Perekonomian Pertimbangkan Program Makan Siang Gratis Masuk APBN

Budaya Makan Sehat

Program maksi dan susu gratis harus dapat membangun budaya  atau kebiasaan makan sehat (healthy diet) bagi anak-anak. Artinya  program ini harus memiliki misi mengurangi, kalau tidak bisa menghapus, kebiasaan memakan makanan yang tidak sehat (junk food) sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

Program harus mengedepankan penggunaan bahan-bahan yang segar, sustainable, dan dihasilkan oleh produsen lokal sebagai standar dari program ini. Dalam implementasinya, idealnya fokus pada  mengembangkan dan menyediakan diet yang seimbang yang meliputi buah, sayur, karbohidrat, protein seperti daging, ikan, dan telur, dan harus mengurangi penggunaan lemak, gula, dan garam.

Ingat program ini bukan sekedar “janji politik” tetapi untuk membangun generasi muda yang sehat. Makanya bahan makanan olahan (processed foods) harus dilarang keras.

Dari pengalaman Inggris yang telah menerapkan program serupa cukup lama, siswa yang memakan makanan yang sehat dan fasilitas ruang makan yang baik, memiliki dampak positif terhadap perilaku belajar siswa di kelas. Ini  berarti punya dampak psikologis yang penting dan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan keberhasilan siswa di masa depan.

Harus Selektif

Program ini tidak hanya memerlukan manajemen yang baik untuk pengadaan (procurement), namun juga perlu quality control yang komprehensif serta harus melibatkan sekolah dan orang tua siswa. Keterlibatan orang tua dalam pemilihan bahan makanan penting untuk mencegah trauma makan siang di sekolah, karena tidak sesuai dengan ekspektasi siswa. Agar sesuai dengan selera lokal,  kerja sama dengan penyedia makanan lokal sangat diperlukan. Program ini harus juga menjadi sarana untuk membantu UMKM makanan yang ada di daerah, untuk terlibat di dalam proses penyediaan makanan atau sebagai supplier.

Isu penting adalah pendanaan program. Pengalihan subsidi BBM salah satu alternatif.

Harapannya, para politisi memiliki pandangan jangka panjang dalam setiap pengambilan Keputusan. Sebelum diterapkan harus dilakukan studi dan simulasi, dengan berbagai scenario implementasinya. Kita paham ruang fiskal alias kondisi APBN kita masih defisit, sehingga harus ditempuh jalan tengah yaitu seleksi yang selektif.

Baca Juga

Menko Airlangga: Program Makan Siang Gratis Bisa Tingkatkan Ekosistem UMKM

Saran yang dapat disampaikan adalah dengan melakukan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis). Karena itu, simulasi tersebut harus melihat biaya (marginal cost) dan dampaknya terhadap manfaat yang ingin dituju (marginal benefit) dari kebijakan ini. Kalau perkiraan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 450 triliun, program ini tidak feasible dari sisi biaya. Harus diturunkan menjadi hanya Rp 45 triliun.

Karena itu, seleksi kelayakan penerima harus dilakukan. Jangan memberikan program ini kepada siswa dengan status gizi yang baik karena akan mubazir.  

Namun demikian, memilih individu siswa berdasarkan status gizinya juga nggak mungkin. Karena itu, seleksi harus dilakukan. Caranya dengan menerapkan standar Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) untuk seleksi daerah penerima program. Metode  ini adalah yang paling mungkin dilihat dari azas biaya dan manfaat.

Dengan menggunakan IPM tertentu,  katakanlah daerah dengan IPM dibawah 66, maka daerah akan mendapatkan alokasi makan siang dan susu gratis. Dengan  ilustrasi IPM 66 ke bawah, maka untuk Propinsi Jawa Timur hanya daerah Lumajang dan Sampang yang akan mendapat dana dari 38 kabupaten/kota  yang ada. Program  ini akan lebih bermanfaat, daripada diberikan kepada Kota Surabaya. Sebagai Langkah awal, program bisa dicoba pada 2025, dan karena keterbatasan anggaran maka dilaksanakan seminggu sekali.

Antisipasi Keracunan
Hal lain harus diperhatikan, ini program besar dan memiliki tingkat risiko yang tinggi seperti kemungkin terjadi keracunan makanan. Karena itu, manajemenya harus ditata rapi sebelum diimplementasikan.

Mengorgnisasi sekian banyak siswa dan sekolah memerlukan manajemen yang bagus. Yang juga kritikal adalah pelaksanaan harus diserahkan ke pemerintah daerah, sebagai koordinator dan pengawas pelaksana program. Selain itu, harus melibatkan masyarakat khususnya Komite Sekolah dan orang tua siswa dalam tahap implementasinya. Penting juga memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. 

Kalau prinsip keterlibatan masyarakat lokal/desa dijalankan, sudah dapat dipastikan efek multiplier pada ekonomi desa/lokal akan sangat besar, karena rantai nilai (value chain) pertanian di daerah akan terlibat dalam proses ini. ***