Pilpres 2024 Ternyata Hanya Mampu Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Level Segini...
JAKARTA, investortrust.id - Pilpres 2024 diprediksi tidak akan mampu mendongkrak perekonomian nasional secara signifikan. Itu sebabnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) memperkirakan ekonomi hanya akan tumbuh di level 5,0-5,1% pada 2024.
Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky dalam keterangan resmi yang diterima investortrust.id di Jakarta, Jumat (03/10/2023), mengungkapkan, interaksi antara indikator makroekonomi dan siklus politik biasanya ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT).
Proyeksi Pertumbuhan PDB - LPEM FEB UI
Riefky mengakui, berdasarkan data historis produk domestik bruto (PDB) 2010-2020 yang mencakup Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, pertumbuhan konsumsi LNPRT secara konsisten mencapai puncaknya pada tahun-tahun pemilu. "Peningkatan tersebut dipicu kenaikan belanja parpol untuk kampanye sepanjang tahun pemilu dibandingkan tahun-tahun nonpemilu," tutur dia.
Baca Juga
Namun, menurut Riefky, lonjakan konsumsi itu hanya bersifat sementara. Konsumsi kemudian turun signifikan setelah pemilu. "Selain itu, rata-rata kontribusi konsumsi LNPRT terhadap perekonomian secara keseluruhan relatif terbatas, hanya menyumbang 2% dari total PDB pada 2022," ujar dia.
Berbeda dengan lonjakan belanja partai politik, kata Teuku Riefky, pertumbuhan investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menurun selama periode pemilu. Soalnya, investor memilih wait and see.
Pertumbuhan LNPRT
"Investasi cenderung meningkat pada setahun setelah pemilu, kecuali pertumbuhan formulasi modal yang lebih rendah pada 2020 akibat pandemi Covid-19," ucap dia.
Riefky menjelaskan, lonjakan pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada komponen PDB juga terlihat pada periode pemilu, terutama pada tahun sebelum pemilu dibandingkan periode nonpemilu.
Baca Juga
Bukan Pilpres, Sentimen Ini yang Bisa Antar IHSG Menuju 7.400
"Setelah meningkat, konsumsi pemerintah cenderung turun signifikan pada tahun pemilu, sebelum kembali meningkat ketika pemerintahan baru memulai belanja fiskal pada tahun setelah pemilu," papar dia.
Pertumbuhan PMTB
Riefky menuturkan, perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun pemilu disebabkan high-base effect atau dampak basis tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. "Namun, hal ini tidak terjadi pada tahun-tahun pemilu ketika pemerintah petahana berkeinginan memenangi kembali pemilu seperti pada 2009, ketika pertumbuhan konsumsi pemerintah melonjak pada tahun pemilu," kata dia.
Teuku Riefky menambahkan, pada tahun Pemilu 2019, meskipun pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2019 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, penurunannya relatif sedikit dibandingkan penurunan pada Pemilu 2004 dan 2014, tatkala pemerintahan petahana menjalankan periode jabatan kedua atau terakhir.