Pemerintah Bakal Buat Data Tunggal Kemiskinan, Kapan?
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah bakal memuat data tunggal kemiskinan masyarakat Indonesia. Ia menyebut target ini menjadi prioritas pemerintah setelah melewati 100 hari kerja.
Menurut Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, pemerintah bakal menghimpun data kemiskinan dari berbagai kementerian/lembaga yang memiliki data serupa. Ia mengatakan data tunggal tersebut nantinya akan menjadikan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai leading sector.
"Bersama kepala BPS nantinya kita akan mendetailkan mana profiling kelompok miskin yang tidak bisa lagi diharapkan untuk berdaya," katanya ditemui di kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (29/1/2025).
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, pemerintah menargetkan data tunggal kemiskinan tersebut bakal rampung dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Cak Imin membeberkan pemerintah akan lebih dulu melakukan profiling terhadap data kemiskinan yang saat ini dimiliki. Ia menyebut saat ini terdapat sebanyak 25 juta masyarakat yang tergolong miskin menurut data pemerintah.
"Dari 25 juta itu mana yang bisa didongkrak menjadi produktif dan berdaya, mana yang memang betul-betul tanggung jawab kesejahteraan, perlindungan sosial (oleh pemerintah)," ujarnya.
Dijelaskan juga oleh Cak Imin, data tunggal kemiskinan ini nantinya akan menghimpun dari sejumlah pangkalan data yang berada di bawah naungan kementerian/lembaga seperti Bappenas, Kemensos, Kemenkop, Kementerian UMKM, Kemendes PDT, BKKBN serta pemerintah daerah.
"Semuanya digabung jadi satu data tunggal sosial ekonomi, dikoordinasi langsung oleh BPS," sebutnya.
Sebagai informasi sebelumnya pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Bappenas telah meluncurkan sistem Satu Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Regsosek sendiri dapat mengidentifikasi kesejahteraan penduduk dari seluruh strata sosial berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
Menteri PPN/Kepala Bappenas 2019-2024 Suharso Monoarfa mengatakan, penyelenggaraan Regsosek merupakan mandat langsung dari Jokowi. Pelaksanaan Regsosek diharapkan dapat memperbaiki basis data penerima manfaat belanja sosial pemerintah.
"Sehingga dengan data Regsosek ini kita dapat mengatasi kemiskinan ekstrim," kata Suharso dalam peluncuran Regsosek di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Lebih jauh menurut Kepala Bappenas tersebut Sistem Satu Data Regsosek diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

