CSIS Soroti Pemerintah yang Belum Rampungkan RPJMN 2025-2029

JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyoroti sikap pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak juga mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Cetak biru pemerintah selama lima tahun mendatang tersebut idealnya dapat menjadi petunjuk arah dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Terus terang dalam tiga bulan ini yang masih disampaikan itu yang masih sifatnya retorika,” kata Yose, saat menghadiri Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo bidang Ekonomi, yang digelar daring Rabu (22/1/2025).

Yose menilai pemerintahan Prabowo masih menghadapi kendala dalam koordinasi kebijakan yang telah dibuatnya. Ini menjadi penyebab belum dilansirnya  RPJMN. Jika dibandingkan dengan era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2015, RPJMN telah disampaikan ke publik pada awal Januari.

“Kita menunggu RPJMN sampai kapan? Padahal seharusnya ketentuannya dalam tiga bulan pertama itu harus dikeluarkan,” ujar dia.

Yose juga menilai kebijakan pemerintahan Prabowo saat ini bersifat ad hoc. Sementara dunia usaha dan akademisi terus menunggu apa kebijakan  yang akan disiapkan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

“Yang diharapkan sebenarnya dalam tiga bulan ini adalah arah kebijakan perekonomian ke depan,” kata dia.

Baca Juga

ADB Masih Tunggu RPJMN untuk Bantu Program 'Quick Wins' Presiden Prabowo

Yose juga menyebut pemerintahan kebijakan swasembada dan hilirisasi yang digaungkan Prabowo-Gibran sebetulnya  belum memiliki kesatuan dengan rencana perdagangan, investasi, dan pembangunan industri. Salah satunya keputusan Prabowo menaikkan upah minimum pekerja. Tetapi, masalah muncul setelah keputusan yang mengikuti pencabutan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ini ternyata dapat menghilangkan formulasi pengupahan.

“Dengan hilangnya formulasi upah minimum kita bisa melihat bahwa upah minimum ini semakin tidak bisa terkontrol, atau tidak bisa diprediksi. Dan upah minimum dapat dijadikan instrumen untuk politisasi,” ucap dia.

Melihat arah kebijakan itu, Yose menyarankan pemerintah Prabowo-Gibran mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah diterapkan. Salah satunya hilirisasi. Program ini harus disertai dengan peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Selain itu, Yose menyarankan agar masalah dasar ekonomi seperti kepastian regulasi juga perlu dikajia ulang. Baginya persoalan kepastian regulasi ini sama sekali belum tersentuh dan dibicarakan.

“Kalau kita memang mau mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% atau investasi lebih jauh lagi, governance  menjadi sangat penting,” kata dia.