Menanggulangi Deindustrialisasi, Pejabat Harus Terampil Bekerja Sama dengan Industri Dalam Negeri
Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior
Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID – Setelah puluhan tahun berada di tengah perdebatan ekonomi, kebijakan industri memang mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok meningkatkan upaya untuk mempromosikan sektor-sektor strategis. Dana Moneter Internasional (IMF) – yang pernah menjadi kritikus vokal terhadap kebijakan industri – baru-baru ini juga mendukung kebijakan tersebut.
Alasan peralihan ini jelas. Pandemi Covid-19 dan guncangan geopolitik, khususnya invasi Rusia ke Ukraina, telah mengganggu rantai pasokan global, menyebabkan kelangkaan dan memicu inflasi. Sementara itu, terobosan transformatif dalam kecerdasan buatan dan teknologi energi ramah lingkungan telah memicu perlombaan antara negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok, untuk mendominasi bidang-bidang yang berkembang pesat ini.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang diperlukan agar kebijakan industri saat ini bisa berhasil mengikuti perkembangan zaman juga. Bagaimana pun, peralihan ke arah kebijakan ekonomi yang didorong oleh pasar pada akhir abad ke-20, sebagian besar merupakan reaksi terhadap kegagalan intervensi negara pada tahun 1970-an.
Saat itu, upaya untuk mempromosikan 'juara' nasional sering kali mengarahkan pemerintah untuk mendukung industri yang tidak kompetitif, atau mendukung teknologi yang terbukti ketinggalan zaman, yang memicu deindustrialisasi. Mengapa saat ini harus berbeda, mengingat politisi masih sangat rentan terhadap lobi perusahaan maupun negara asing dan memengaruhi kampanye?
Untuk menghindari terulangnya kesalahan di masa lalu, termasuk untuk menanggulangi deindustrialisasi, pembuat kebijakan harus menahan diri dari keinginan untuk memilih pemenang, baik perusahaan tertentu atau teknologi yang disukai. Sayangnya, para politisi juga sering kali terpesona oleh para eksekutif yang kaya dan berkuasa, terutama di era yang ditandai dengan kekayaan yang luar biasa dan inovasi yang kurang dipahami, seperti artificial intelligence (AI).
Baca Juga
Lebih Parah
Yang memperparah masalah ini adalah banyak politisi saat ini juga kurang memiliki pengalaman langsung dalam dunia bisnis, dibandingkan pendahulunya. Akibatnya, mereka mungkin kurang skeptis terhadap janji-janji yang dibuat oleh perusahaan dan eksekutifnya maupun negara asing, yang mencari dukungan pemerintah Indonesia.
Risiko yang selalu ada ini menggarisbawahi pentingnya penegakan antimonopoli yang independen dan kuat. Meskipun otoritas persaingan usaha yang independen telah lama dikenal sebagai upaya perlindungan terhadap lobi perusahaan dan negara asing, peningkatan konsentrasi pasar di negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) misalnya, selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa peraturan persaingan usaha kurang ditegakkan.
Namun, zaman telah berubah. Menyadari risiko yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan pasar, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengadopsi kebijakan antimonopoli yang lebih agresif, sementara Uni Eropa dan Inggris telah memperkenalkan kerangka legislatif baru yang bertujuan untuk mengatur pasar digital. Dengan AI dan teknologi ramah lingkungan yang siap mentransformasi perekonomian global, mempertahankan momentum ini sangatlah penting, untuk memastikan bahwa pendatang baru, perusahaan baru, dan industri dalam negeri mempunyai ruang untuk berinovasi dan tumbuh.
Seperti halnya pasar yang kompetitif dan terbuka, kebijakan industri dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus membantu pemerintah melawan pengaruh korporasi dan negara asing yang tidak semestinya. Namun, keberhasilan mereka bergantung pada pemahaman yang benar tentang tantangan dan peluang yang dihadapi industri tertentu.
Baca Juga
Kebijakan Pemberantasan Impor Ilegal Percuma Tanpa Supremasi Hukum, Picu Deindustrialisasi
Sayangnya, keahlian kelembagaan yang menjadi ciri lembaga-lembaga pemerintah pada era pascaperang terus berkurang sejak tahun 1980-an. Di Inggris, misalnya, pejabat senior di Departemen Bisnis dan Perdagangan saat ini pernah memiliki pengetahuan mendalam tentang sektor-sektor utama, seperti industri otomotif.
Mereka mengenal perusahaan-perusahaan di seluruh rantai pasokan, memelihara hubungan langsung dengan para eksekutif puncak, dan berpengalaman dalam praktik manajemen terkini dan inovasi teknis. Banyak di antara mereka yang menjadi insinyur melalui pelatihan, sehingga memberi mereka perspektif yang sangat berharga mengenai industri yang mereka awasi.
Pada tahun 1990-an, sebagian besar keahlian ini telah hilang, seiring dengan ditinggalkannya kebijakan industri. Banyak pejabat berpengalaman – yang peran mereka semakin berkurang – juga meninggalkan pelayanan publik. Saat ini, pegawai negeri sipil senior mengawasi berbagai macam industri, sehingga mereka hanya memiliki sedikit, atau bahkan tidak ada, pengetahuan mengenai sektor tertentu.
Cara Kebijakan Industri Jadi Efektif
Agar kebijakan industri menjadi efektif, para pembuat kebijakan harus melampaui retorika samar-samar mengenai kekuatan nasional, yang menjadi ciri perdebatan kebijakan saat ini. Sebaliknya, mereka harus fokus pada produk, layanan, dan teknologi spesifik, yang negaranya sudah terbukti memiliki keunggulan komparatif. Keahlian khusus industri semacam ini sangat penting bagi keberhasilan kebijakan pengembangan industri nasional.
Tanpa keterampilan tersebut, kebijakan industri saat ini mungkin gagal mencapai keseimbangan “Goldilocks” antara mendukung industri-industri penting yang strategis dan mempertahankan persaingan pasar. Dengan kata lain, mereka bisa menjadi sangat dipengaruhi oleh kepentingan korporasi dan negara asing, namun mereka kurang memiliki pengetahuan khusus dan pemahaman teknis yang diperlukan untuk memandu industri dalam negeri secara efektif.
Tentu saja, memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun kebijakan industri yang efektif merupakan upaya jangka panjang, yang memerlukan komitmen besar. Namun, ketika dunia bergerak melampaui anggapan lama bahwa pasar dan pemerintah beroperasi secara terpisah, para pembuat kebijakan harus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sama dengan industri dalam negeri. Meski peningkatan kapasitas bukanlah proses yang mudah, namun penting untuk memastikan dulu keberhasilan membuat kebijakan industri yang baru dan tepat.
Banyuwangi, 21 Desember 2024