Pemerintah Perkuat Data Perdagangan, Biaya Logistik akan Ditekan Single Digit
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah terus memperkuat data perdagangan dan yang terkait, untuk membantu menurunkan biaya logistik kita ke single digit, dari sekarang masih di sekitar 14,29%. Dengan proses perdagangan yang makin mudah, diharapkan biaya transportasi Indonesia terus turun.
“Biaya logistik kita, transportation cost kita kan sebelumnya di atas 15%. Nah ini kan kita tekan untuk masuk ke single digit. Sekarang masih di sekitar 14,29%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di kantornya, Jakarta, Kamis malam (13/12/2024).
Baca Juga
Dengan proses perdagangan yang makin mudah, diharapkan biaya transportasi Indonesia dapat turun mencapai 8% pada 2030.
Penguatan Melalui INSW
Indonesia, lanjut dia, menjajaki integrasi dan penguatan data perdagangan melalui Indonesia National Single Window (INSW). Penguatan data perdagangan itu dengan memperluas daftar barang yang dicatat, salah satunya masuknya komoditas nuklir ke Tanah Air.
“Jadi, seperti ada fungsi untuk penggunaan industri. Ada fungsi untuk weapon of mass destruction,” katanya.
Airlangga mengatakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) telah mengusulkan perdagangan strategis khusus untuk nuklir. Ini karena beberapa negara telah memiliki aturannya tersendiri.
Selain membahas perluasan pencatatan daftar barang, Airlangga mengatakan, pertemuan dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) membahas INSW akan diintegrasikan untuk meningkatkan produktivitas dan penyederhanaan entitas usaha, yang bisa menjangkau seluruh K/L. “Terutama terkait dengan kegiatan impor maupun ekspor dari segi perizinan. Kemudian terkait dengan biaya cukai juga,” kata dia.
Kenaikan Jumlah Pelabuhan
Airlangga juga memaparkan terjadi perkembangan jumlah pelabuhan di Indonesia yang menjadi akses perdagangan ekspor dan impor. Selain itu, volume lalu lintas mengalami kenaikan signifikan dibanding sebelumnya.
Baca Juga
Untuk merespons itu, dia menyebut, INSW akan mengintegrasikan data teknis dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Integrasi sistem halal ke INSW ditargetkan selesai pada 2026.
“Untuk betul-betul datanya aman dan secure, sehingga tracebility-nya ada,” ucap dia.
Airlangga juga menggandeng Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk integrasi dengan INSW. Dia mengatakan integrasi sistem Barantin ke INSW diharapkan dapat mempercepat proses bisnis dan service level agreement (SLA) di kisaran 6,5 jam.
“Dengan digitalisasi, kita berharap proses-prose itu lebih cepat,” ujar dia.
Integrasi ketiga yang diharapkan Airlangga dapat terwujud yaitu masuknya Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Sistem ini diharapkan juga dapat memasukkan informasi komoditas kelapa sawit.
“Kita minta diintegrasikan dengan e-trade dan masuk di sistem INSW. Simbara juga masuk di dalam INSW,” kata dia.
Airlangga mengatakan, penguatan INSW ini sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan efisiensi biaya investasi dan perdagangan di Indonesia. Dia berharap, proses administrasi yang tidak rumit dapat memangkas biaya logistik, yang berpengaruh dalam penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia.
