Sri Mulyani Beberkan Jurus Pemerintah Kejar Target Pendapatan: Reformasi Pajak hingga Digitalisasi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi pemerintah dalam upaya mencapai target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun pada 2025. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan pers seusai menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Salah satu upaya pemerintah mengejar target pendapatan adalah dengan reformasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi digital.
“Untuk pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan biaya cukai, dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Menkeu Sri Mulyani Terbitkan Aturan Perpanjangan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Menkeu menekankan, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menekankan mengenai kebocoran penerimaan negara, terutama dari tindakan-tindakan ilegal. Sri Mulyani memastikan potensi kebocoran penerimaan negara ini akan akan menjadi perhatian pemerintah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan.
Selain itu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah juga mewaspadai persaingan dunia terkait perpajakan. Dikatakan, pemerintah menjaga basis perpajakan dari praktik perpajakan global yang memfasilitasi pengemplangan dan penghindaran pajak atau tax evasion and tax avoidance.
“Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai. Sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ungkapnya.
Untuk mencegah praktik tersebut, pemerintah terus menyempurnakan program Coretax dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CEISA dibiayai cukai.
"Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden," katanya.
Menkeu menyampaikan APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga
Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN, sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.
“Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari sovereign wealth fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya lagi.