Naikkan PPN 12%, Ekonom: Penerimaan Pemerintah Tambah hingga Rp 80 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2025. Dia mengungkap, kenaikan PPN secara signifikan akan berdampak menguntungkan pemerintah, karena menambah penerimaan hingga Rp 80 triliun.

"Pemerintah akan mendapatkan efek domino berupa sejumlah keuntungan imbas dari kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. PPN sendiri mewakili 34,7% atau 25% total penerimaan negara. Keuntungan positif bagi pemerintah dengan menaikkan PPN 12%, yang pertama adalah penerimaan negara akan naik sekitar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ada ekonom yang bilang hampir Rp 100 triliun, tapi saya konservatif saja Rp 70-80 triliun, ini signifikan untuk menutup bolong (penerimaan) PPN tahun 2025," kata Wijayanto dalam diskusi daring Universitas Paramadina bersama Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Jakarta, Senin (2/12/2024).

Baca Juga

Rencana Cukai Minuman Berpemanis: Langkah Manis atau Beban Baru Rakyat?

Keuntungan kedua, secara langsung akan mendongkrak penerimaan negara. Hal tersebut, kata Wijayanto, berbeda dengan pajak penghasilan (PPh) yang apabila dinaikkan, dampaknya baru akan dirasakan pada tahun berikutnya.

"Karena PPh ini terkait dengan corporate income tax dan personal income tax," ujar dia.

Ketiga, pemerintah diuntungkan dengan menaikkan PPN, Wijayanto mengungkap, pemerintah tidak perlu bekerja keras untuk memungut penerimaan tersebut. Pasalnya, kebijakan penaikan PPN akan dijalankan oleh para pengusaha, khususnya peritel yang kemudian menarik tambahan 1% kepada masyarakat untuk setiap produk yang dibeli.

"Kemudian uang itu akan ditarik oleh negara. Nah, ini berpotensi memperlemah daya beli, berpotensi membebani dunia usaha, khususnya sektor manufaktur dan retail," ungkap Wijayanto.

Fiskal Tidak Sehat

Dibalik rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12%, Wijayanto dapat memahami saat ini terjadi kondisi fiskal Indonesia tengah tidak sehat. Dia mencontohkan rentetan sentimen perekonomian domestik yang terjadi, khususnya pada November lalu.

Dia menyoroti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan agar para menteri Kabinet Merah Putih dapat menghemat biaya perjalanan dinas. Dengan sisa waktu 1,5 bulan di pengujung tahun 2024, dia memperkirakan penghematan perjalanan dinas oleh para menteri hanya akan menghemat APBN sekitar Rp 1 triliun atau kurang.

"Artinya, memang fiskal kita sedang berat. Nah ternyata betul, tidak lama setelah Sri Mulyani mengumumkan statement itu, beliau menyampaikan pengumuman bahwa penerimaan pajak negara kita hingga Oktober 2024 turun 0,4% dibandingkan tahun 2023," ungkap dia.

Baca Juga

Luhut: Stimulus Kompensasi PPN 12% untuk Masyarakat Masih Digodok

Masih di bulan yang sama, dia menyoroti kejadian lain yakni Presiden Prabowo Subianto mengungkap program prioritas makan bergizi gratis akan mendapatkan pinjaman dari Cina. Meski dilansir dari sejumlah pemberitaan anggaran tersebut akan ada adjusment, kata Wijayanto, hal itu menggambarkan situasi fiskal Indonesia sedang berat. 

Terbaru, program makan bergizi gratis yang semula akan menelan biaya Rp 15.000 per anak, kemudian dipangkas menjadi Rp 10.000 per anak.