Insentif BI Dinaikkan 9,3% Tembus Rp 283 Triliun 2025
JAKARTA, investortrust.id - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus menempuh kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pada 2025. Jumlah insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) akan dinaikkan dari Rp 259 triliun tahun ini menjadi Rp 283 triliun tahun 2025.
"Pertama, kebijakan insentif KLM untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas pencipta lapangan kerja. Jumlah insentif akan kami naikan dari Rp 259 triliun menjadi Rp 283 triliun mulai Januari 2025," ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 bertema “Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”, di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam. Pertemuan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Video: Investortrust/Primus Dorimulu.
Baca Juga
Perry: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Naik hingga 5,6% Tahun 2025
Selain itu, jumlah bank yang akan menerima insentif likuiditas semakin banyak. Masing-masing akan menerima insentif dengan nilai lebih besar dibanding sebelumnya.
"Kedua, rasio penyangga likuiditas makroprudensial tetap longgar. Demikian pula kebijakan uang muka 0% tetap berlaku untuk skema kredit properti dan kredit otomotif tahun depan," ucap Perry.
Untuk respons suku bunga acuan BI Rate lebih lanjut, kata Perry, akan disesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan domestik.
Hal ini dengan memprioritaskan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global.
"Stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global akan jadi fokus kami. Ini lewat intervensi secara spot, forward, dan juga pembelian SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar sekuder," paparnya.
Baca Juga
Peluang Pemangkasan FFR Naik, Kurs Rupiah Dibuka Menguat Jumat Pagi
Ketiga, operasi moneter pro-market untuk efektivitas transmisi kebijakan, aliran masuk portofolio asing, dan pendalaman pasar keuangan. Keempat, kecukupan cadangan devisa (cadev) dijaga, dengan pengelolan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional. Instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan terus diperluas BI, sehingga menarik bagi para eksportir.
"Kami juga memperkuat surveillance systemic untuk menjaga sistem keuangan. Ini berkoordinasi kuat dengan Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," ucapnya.
Video: Investortrust/Primus Dorimulu.