Kemenko Perekonomian Bahas Anggaran 7 Kementerian yang Dikoordinasi
JAKARTA, investortrust.id - Perubahan struktur koordinasi kementerian yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto membuat sejumlah kementerian koordinator melakukan persiapan, salah satunya Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Perubahan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Merah Putih Periode 2024-2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat koordinasi untuk membahas anggaran tujuh kementerian yang di bawah koordinasinya, Kamis (31/10/2024). Tujuh kementerian tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pariwisata.
"Rakor tadi mengenai anggaran. Soal anggaran 2025 dan perubahan struktur dari masing-masing kementerian," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis.
Baca Juga
Wow, 15 Investor Tekstil Asing akan Relokasi dari Cina ke Indonesia
Airlangga mengatakan, rapat koordinasi diharapkan dapat mempercepat penetapan struktur organisasi dan anggaran di bulan November 2024. Dia menyebut seluruh kementerian/lembaga diminta untuk segera menyesuaikan, sembari menunggu regulasi mengenai struktur organisasi tata kelola (SOTK).
Restrukturisasi Rencana Kerja
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya restrukturisasi rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025. Dia menyebut penyusunan ini penting untuk menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional.
"Dengan adanya perubahan dan munculnya kementerian/lembaga baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA, agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera berjalan. Namun, tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik," kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Turunkan Tarif Pajak untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Mengapa?
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarinstansi, guna memastikan restrukturisasi berjalan secara efektif dan efisien. Dia meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan.
“Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran terbuka. KIta mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat, agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” ujar dia.