Sri Mulyani Siapkan Kantor untuk Kementerian dan Lembaga Baru
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyiapkan kantor untuk kementerian dan lembaga baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar rapat koordinasi restrukturisasi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (K/L) penataan barang milik negara (BMN) K/L.
Baca Juga
Berbagi Kantor dengan Cak Imin, Pratikno: Optimalkan yang Ada
Sri Mulyani menyebut penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.
"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kemenkeu akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).
Dikatakan, Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk penyelarasan program dan kegiatan kementerian/lembaga. Selain itu, Kemenkeu juga melaksanakan gerak cepat penyesuaian DIPA untuk anggaran, penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru.
“Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih,” katanya.
Sri Mulyani menyebut adanya perubahan membuat Kemenkeu mempersiapkan diri. Hal ini karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih memiliki visi dan misi tersendiri.
“Dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi yang menjadi luar biasa penting,” kata dia.
Sri Mulyani mendorong percepatan penyelesaian struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) bagi kementerian/lembaga yang mengalami perubahan. Pejabat baru diharapkan dapat segera ditunjuk, utamanya pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal kementerian/lembaga.
Sri Mulyani mengatakan rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.
Diketahui, Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terdiri dari 48 kementerian atau bertambah 14 kementerian dibanding kabinet sebelumnya. Selain itu, terdapat lima badan baru di Kabinet Merah Putih.
Sejumlah kementerian baru saat ini berbagi kantor. Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat ini berbagi kantor dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
Kemenko PMK kini dipimpin oleh Pratikno yang sebelumnya menjabat sebagai menteri sekretaris negara (mensesneg) di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, Prabowo menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai menko pemberdayaan masyarakat.
Pratikno mengatakan, akan berbagi kantor dengan Cak Imin. Kantor Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat berlokasi di kantor Kemenko PMK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.
"Ya ini tadi saya pagi bersama dengan sesmenko PMK melihat ruangan-ruangan, karena ini kan ada penambahan menko, jadi kita gedung PMK akan digunakan untuk dua kemenko, Kemenko PMK sendiri, dan kemenko yang baru, yaitu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Tadi kami sudah diskusi dengan sesmenko PMK untuk mana yang disiapkan untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar," kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Baca Juga
Kemenkeu Langsung di Bawah presiden, Ekonom Senior Nilai Baik untuk Wujudkan Misi Pemerintahan
Pratikno tak mempersoalkan harus berbagi gedung dengan Cak Imin dan jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Dikatakan, yang terpenting dapat mengoptimalkan ruang yang ada.
"Menurut saya ya kita harus lebih efisien memanfaatkan ruang ya. Kalau dari yang ada bisa kita optimalkan ngapain harus buat yang baru, kita harus optimalkan yang ada," katanya.