Penduduk Kekurangan Asupan Gizi 8,53% dan 60 Kabupaten Rentan Rawan Pangan, Bansos Perlu Diperbaiki
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kajian Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2024. Indonesia berkomitmen menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan.
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo menyebut, upaya itu ditujukan untuk mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). "Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDGs-1, menghapus kemiskinan dan SDGs-2, mengakhiri kelaparan," ujar Nyoto dalam keterangan di Jakarta, pada Jumat (4/10/2024), usai membacakan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.
Baca Juga
Produsen Susu Ikan Ini Harap Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
60 Kabupaten/Kota Rawan Pangan
Lebih lanjut Nyoto menjelaskan, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023, masih terdapat 68 kabupaten/kota rentan rawan pangan yang tersebar di wilayah Indonesia Timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan), serta kepulauan. Angka ini menurun, di mana pada tahun 2022 terdapat 74 daerah rentan rawan pangan.
Sementara Angka Prevalence of Undernourishment (PoU), yang menunjukkan persentase penduduk Indonesia yang mengalami kekurangan asupan gizi, tercatat masih 8,53% di tahun 2023. Angka yang menunjukkan warga yang tidak memiliki energi yang cukup untuk hidup sehat, aktif, dan produktif ini di tahun 2022 sebesar 10,21%.
Untuk itu, agar pelaksanaan program/kebijakan dalam pengendalian kerawanan pangan terus berjalan tepat sasaran, diperlukan dukungan data spesifik kerawanan pangan yang berbasis pada karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan, sampai dengan tingkat individu. "Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan ini memberikan informasi terkait analisis kerawanan pangan yang spesifik, yaitu berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik kewilayahan," ujarnya.
Baca Juga
Produsen Susu Ikan Ini Harap Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Adapun hasil analisis secara garis besar disajikan dalam bentuk peta tematik level nasional yang membandingkan keadaan kerawanan pangan provinsi dan peta tematik level provinsi yang membandingkan keadaan kerawanan pangan kabupaten/kota. Di samping itu, hasil analisis memberikan gambaran mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kerawanan pangan dan risiko kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan kewilayahan.
Sementara, hasil analisis secara nasional menunjukkan bahwa risiko rawan pangan terbesar ada pada karakteristik kemiskinan, pendidikan rendah, dan tidak adanya paket pelayanan stunting. Hal ini juga menegaskan betapa pentingnya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta peningkatan pelayanan stunting sebagai bagian dalam upaya mengatasi kerawanan pangan.
"Kami berharap hasil analisis ini menjadi awal yang baik dalam menyiapkan rujukan program dan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang tepat sasaran," tambah Nyoto.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono berharap hasil analisis ini bisa menjadi masukan bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk bisa mengawal pencapaian target SDGs melalui dua indikator utama yakni Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES).
Dengan demikian. ke depan, kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui intervensi bantuan pangan dapat berjalan baik, tepat sasaran, dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara. Bantuan pangan ini salah satu bansos yang diprogramkan pemerintah.
"Mudah-mudahan dalam rangka mendukung percepatan SDGs terutama pada tahun 2030, kita akan bersama-sama dapat mengurangi dan mencegah agar tidak terjadi kelaparan, agar tidak terjadi rawan pangan dan lain sebagainya. Maka dari itu kebijakan intervensi bantuan pangan secara nasional mari bersama-sama kita kawal, berdasarkan informasi data yang disajikan Badan Pangan bersama dengan BPS ini," ujar Ateng selaku keynote speaker.