Menkeu: Middle Income Trap Muncul Akibat Regulasi Yang Rumit
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut regulasi yang rumit biasanya membuat terjadinya middle income trap atau jebakan kelas menengah. Demikian penjelasan Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin (23/9/2024).
“Middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin memebani masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Dia menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dikelola secara baik, utamanya dalam pengalokasian pembangunan infrastruktur digital dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena, APBN menjadi salah satu kunci bagi Indonesia agar menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Baca Juga
Kelas Menengah Sudah Terbebani, Pemerintah Disarankan Optimalisasi Penerimaan Pajak
Bendaraha Negara ini menjelaskan bahwa jebakan kelas menengah yang biasanya menjangkiti negara-negara yang tengah berupaya menuju negara berpendapatan tinggi. “Indonesia harus bisa menghindarkan diri dari middle income trap,” kata dia.
Selain mengupayakan digitalisasi, Sri Mulyani menyebutkan, peningkatan skema pendapatan daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ini diharapkan dapat memberi dampak bagi birokrasi di daerah.
“Kalau birokrasinya berdampak, ini uangnya juga berdampak. Jadi semuanya simultan sama dari dalam arah yang ingin kita capai,” kata dia.
Baca Juga
Jokowi Ungkap APBN 2025 Perkokoh Lompatan untuk Keluar Middle Income Trap
Sri Mulyani menyatakan dalam UU HKPD tersebut pemerintah memperkuat momentum sinergi dengan membangun Bagan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital. Langkah ini sebagai bentuk penyelarasan sistem antarprogram di nasional dan daerah.
Program nasional yang bisa diselaraskan di tingkat daerah misalnya, ketahanan pangan, ketahanan energi, penurunan stunting. Mantan Pelaksana Harian Bank Dunia itu menyebut program nasional itu harus disinkronkan di daerah, disertai dengan catatan output.
“Dalam hal ini, kami terus dengan BAS, tadi bagan akun standar dan sinkronisasi fiskal pusat daerah, kita juga akan terus mendorong penyelarasan program,” kata dia.