Bayang-Bayang Pemilu Presiden AS terhadap Masa Depan Ekonomi

Oleh Tri Winarno,

mantan Ekonom Senior Bank Indonesia

INVESTORTRUST.ID – Ketidakpastian besar yang membayangi perekonomian global adalah siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya. Meski AS hanya dihuni oleh 5% populasi dunia, dan hanya menyumbang 15% nilai tambah global, perannya dalam membentuk perekonomian dunia tidak tertandingi.

Mengingat hal itu, kebijakan perdagangan pada pemerintahan AS berikutnya pasti akan memiliki dampak limpahan yang signifikan, baik nantinya dipimpin oleh Kamala Harris yang sekarang wakil presiden atau mantan Presiden Donald Trump. Apalagi, perekonomian AS masih terbesar di dunia.

Kita tahu apa yang mungkin dilakukan Trump: menaikkan tarif AS terhadap impor dari Tiongkok menjadi 60%, dan mengenakan tarif 10% terhadap impor dari negara-negara lain. Kebijakan-kebijakan ini sangat merugikan ekspor Tiongkok ke AS, demikian pula ekspor banyak negara lain ke AS akan menurun, meski beberapa negara – yaitu yang menyediakan substitusi barang-barang Tiongkok – mungkin bakal mendapatkan keuntungan.

Baca Juga

Sri Mulyani: Perang Dagang Masih Hantui Perekonomian Global Tahun Depan

Perekonomian yang bergantung pada rantai pasokan, termasuk Tiongkok, juga akan terkena dampaknya. Banyak perusahaan Korea Selatan dan Jepang mengekspor suku cadang dan komponen ke Tiongkok, di mana suku cadang dan komponen tersebut digabungkan dengan suku cadang dan komponen buatan Tiongkok, dan mungkin dirakit menjadi produk akhir, untuk diekspor ke AS dan negara lain.

Hal ini menyiratkan bahwa setiap pengurangan ekspor Tiongkok ke AS akan berarti pengurangan ekspor dari Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang sejenis. Upaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengalihkan rantai pasokan ke India, Vietnam, dan negara lain mungkin dapat mengimbangi dampak tersebut, namun solusi itu berpotensi memakan biaya besar dan tidak lengkap.

Dampak terhadap Indonesia
Dampak dari “kejutan perdagangan Trump” tidak hanya sampai di situ. Jika kenaikan tarif menghambat pertumbuhan di Tiongkok, permintaan impor dari kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu dapat menurun, sehingga memberikan pukulan lain bagi negara-negara mitra dagang utamanya, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Tarif yang diusulkan Trump juga akan menimbulkan dua dampak yang kurang jelas, dan kedua hal tersebut tidak diinginkan oleh AS. Pertama, hal ini akan menjadi penghambat ekspor AS ke banyak negara, karena keseluruhan defisit perdagangan AS tidak ditentukan oleh kebijakan perdagangan AS sendiri, melainkan ditentukan oleh kurangnya tabungan nasional AS dibandingkan dengan investasi.

Mengingat tarif yang diusulkan Trump kemungkinan besar tidak akan meningkatkan tabungan AS secara signifikan, maka pengurangan impor AS akan diimbangi dengan pengurangan ekspor AS. Dengan demikian, kepentingan relatif Amerika sebagai mitra dagang bagi banyak negara akan menurun.

Kedua, tarif Trump akan merusak tatanan ekonomi dunia yang diciptakan oleh AS. Tindakan Trump tersebut akan melanggar kewajiban hukum Amerika di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Namun, karena negeri adidaya tersebut telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melemahkan mekanisme penyelesaian perselisihan di WTO, kemungkinan besar badan itu tidak akan mampu mengendalikan proteksionisme Trump. Hal ini akan memperkuat kesan bahwa AS tidak mematuhi peraturan dan akan mendorong negara-negara lain – khususnya negara-negara yang bergulat dengan tingkat kesenjangan yang tinggi – untuk menerapkan tarif balasan atau kebijakan proteksionis lainnya. (Politisi populis sering menyebut hambatan perdagangan sebagai solusi terhadap kesenjangan.)

Kebijakan Perdagangan Harris Masih Samar
Sementara itu, kontur kebijakan perdagangan Harris masih kurang jelas. Kita dapat membayangkan bahwa ia menjunjung tinggi pendekatan Presiden AS Joe Biden terhadap perdagangan, yang tidak seaneh pendekatan Trump, namun tetap menjadi hambatan bagi warisan kebijakan ekonomi Biden. Faktanya, kelanjutan kebijakan Biden masih akan menyebabkan penurunan relatif Amerika sebagai negara mitra dagang, hanya tidak secepat dampak tarif yang diterapkan Trump.

Baca Juga

157.000 Koin Meme Diluncurkan Selama Wawancara Trump-Musk, Analis: Akhir dari Era Meme Coin

Tapi, ada kemungkinan lain. Mengambil inspirasi dari dua presiden Partai Demokrat sebelumnya, yaitu Barack Obama dan Bill Clinton, Harris mungkin berupaya menghidupkan kembali kepemimpinan AS dalam perdagangan global, salah satunya dengan bergabung kembali dengan Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership atau CPTPP), bersama Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

CPTPP merupakan evolusi dari Kemitraan Trans-Pasifik – sebuah perjanjian yang dipelopori Obama, namun tidak pernah diratifikasi, karena keputusan Trump untuk menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2017. Berkat kepemimpinan Jepang, CPTPP diratifikasi pada tahun berikutnya.

Selain memperluas akses pasar di antara negara-negara anggota, CPTPP juga menerapkan persyaratan kelembagaan yang memengaruhi perilaku badan usaha milik negara (BUMN), pengadaan pemerintah, dan aturan subsidi. Mengingat kapasitasnya untuk mendorong reformasi kelembagaan di negara-negara anggotanya, CPTPP dapat dianggap sebagai semacam “WTO plus”.

CPTPP bahkan mungkin mendorong reformasi di kalangan calon anggota. Meskipun Tiongkok saat ini tidak memenuhi persyaratan perjanjian tersebut, Negeri Tirai Bambu tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung, yang menandakan kesediaannya untuk mereformasi BUMN dan akses pasar. Di sisi lain, CPTPP yang mencakup Tiongkok namun tidak melibatkan AS sama sekali bukan kepentingan AS.

Pemerintahan Harris juga mungkin akan membalikkan tarif pemerintahan sebelumnya terhadap impor dari Tiongkok, yang berarti pajak terhadap konsumen AS, terutama rumah tangga kelas menengah dan berpendapatan rendah. Harris harus mampu menjelaskan kepada masyarakat Amerika lantaran tarif merugikan diri sendiri, karena menaikkan biaya hidup tanpa menciptakan lapangan kerja baru bagi pekerja Amerika.

Tidak ada jaminan bahwa Harris akan memilih penasihat perdagangan yang tepat atau mengatasi tekanan proteksionis di dalam partainya. Namun jika ia melakukan hal tersebut – jika ia menggabungkan kebijakan perdagangan yang relatif terbuka dengan redistribusi domestik – hal ini mungkin akan membawa kebangkitan perdagangan global, yang akan meningkatkan perekonomian AS dan memperkuat kepemimpinan global AS. Hal sebaliknya bagi Trump.

Dengan demikian, wajah perekonomian global mendatang sangat dipengaruhi oleh hasil pemilu presiden AS November mendatang.

Banyuwangi, 3 September 2024