Menko Airlangga Tegaskan Sektor Industri Harus Mampu Hasilkan Multiplier Effect
Jakarta, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sektor industri harus mampu menghasilkan multiplier effect dan turut mengurangi kemiskinan masyarakat di sekitarnya. Ia juga mengimbau asosiasi pengusaha Kadin Indonesia untuk dapat menjalankan corporate social responsibility (CSR) dengan baik.
Airlangga menjelaskan, di tengah perekonomian dunia yang masih menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian, ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2023 sebesar 4,94% (yoy), dengan ditopang permintaan domestik yang solid. Selain itu, di antara negara peers, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan China (4,9%), Meksiko (3,30%), dan Malaysia (3,29%), dengan didukung inflasi yang tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran target yakni 2,86% (yoy) pada November 2023.
“Di pemilu kita, temanya pun pemilu damai, yang tergantung kita semua. Tetapi, salah satu kelebihan Indonesia dibandingkan negara lain, kita punya pemilu setiap lima tahun, dan menghasilkan kepemimpinan dan pemerintah yang stabil. Itu sangat diapresiasi oleh dunia, karena Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara damai karena Indonesia. Ekonomi Asia Tenggara 40% ada di Indonesia, maka kita menjadi center of gravity, menjadi pusat pertumbuhan,” kata Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2023 yang bertema “Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Kamis (07/12/2023).
Baca Juga
Airlangga mengatakan tidak ingin ada kemiskinan di daerah di mana industri berada. Pasalnya, industri memiliki tanggung jawab CSR, yang diharapkan dapat mendorong multiplier effect kepada masyarakatnya.
Turut hadir dalam Rapim Kadin adalah Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Pangan Nasional, Plt Gubernur Lemhanas, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, Plh Ketua Umum Kadin, jajaran Ketua
Dewan Kadin, serta para Pengurus Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota dan Ketua Umum Asosiasi Himpunan Anggota Kadin.
2045, GNI/Kapita USD 30.300
Lebih lanjut Airlangga mengatakan, Indonesia ingin mencapai Visi Indonesia Emas 2045 "Indonesia Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Sasarannya adalah produk domestik bruto (PDB) sebesar USD 9,8 triliun (lima besar PDB dunia), dengan GNI per kapita USD 30.300. Selain itu, porsi penduduk middle income sebesar 80%, serta industri manufaktur mencakup 28% PDB dan menyerap 25,2% tenaga kerja.
Untuk mencapai hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang transformatif, yaitu mengubah nilai tambah rendah menjadi nilai tambah tinggi. Hal ini butuh lompatan-lompatan besar dan pemimpin yang berani. Transformasi itu sudah mulai dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional seperti G20, APEC, ASEAN, dan RCEP. Indonesia saat ini telah bergabung pada kerja sama ekonomi Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dan sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD," paparnya.
Disamping itu, Indonesia tengah menyelesaikan beberapa perundingan kerja sama internasional baik bilateral maupun regional. Ini antara lain Indonesia-EU CEPA (IEUCEPA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Baca Juga
Bangun IKN, Otorita IKN Sebut APBN dan Nilai Investasi Swasta Masih Imbang
Selain itu, Indonesia juga sedang bersiap menjadi pelopor Carbon Capture Storage di ASEAN, sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi dengan kapasitas penyimpanan CO2 sebesar 4,85 giga ton CO2 pada depleted reservoir dan 572 giga ton CO2 pada saline aquifer.
Menko Airlangga mengatakan pula bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui digitalisasi, juga menjadi penting sebagai salah satu pengungkit utama menuju Indonesia Maju. “Nah, ASEAN salah satu yang pertama yang mengembangkan Digital Economy Framework
Agreement (DEFA). Itu leaders declaration," tandasnya.
Kalau business as usual, ekonomi digital di ASEAN hanya USD 1 triliun. Tetapi dengan DEFA, interoperability, dan ekosistem yang sama termasuk local currency transaction and payment, ekonomi ini akan naik menjadi USD 2 triliun. Local currency transaction and payment sudah bisa jalan di lima negara ASEAN dan akan menyusul Jepang dan Korea.
"Dan dari USD 2 trilun itu, sekitar USD 600-800 miliar dari Indonesia,” ujar Menko Airlangga.