Menkeu: Defisit Rp 616,2 Triliun untuk Biayai Program Pemerintahan Jokowi dan Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Defisit yang tercatat 2,53% dari PDB itu merupakan tingkat untuk menjaga keseimbangan program pemerintahan lama dan baru.
“Ini adalah tingkat defisit yang bisa menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program prioritas pemerintah dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru terpilih untuk melaksanakan program sesuai janjinya,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Selain dua alasan itu, Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa target defisit digunakan untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya menghargai pandangan delapan fraksi di DPR mengenai permintaan ke pemerintah agar waspada dalam pengelolaan defisit. Pemerintah, lanjut dia, akan terus menjaga keseimbangan primer dan defisit APBN secara baik dan berkelanjutan.
Baca Juga
Banggar DPR Sepakat Penggunaan Sisa Anggaran dan Proyeksi Defisit APBN 2024
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan dalam rangka untuk membiayai defisit dan pembiayaan, utang pemerintah akan dikelola secara hati-hati. Dia menyebut rasio utang dijaga pada batas aman dan relatif rendah dibanding negara-negara lain.
“Pendalaman pasar untuk menciptakan cost of fund efisien dan stabil, mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif dan berkesinambungan akan terus didorong dengan partisipasi swasta,” ucap dia.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus membuat investasi yang efektif kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah. Selain itu, pemerintah akan mendorong skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan memperkuat pengelolaan investasi dan special mission vehicle (SMV).
Baca Juga
Sri Mulyani dan Tim Prabowo Komitmen Defisit APBN 2025 di Bawah 3%
“Untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan dan partisipasi masyarakat. Juga untuk meningkatkan akses UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah terhadap permodalan,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam Nota Keuangan yang dibacakan, defisit yang ditetapkan pada RAPBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.