Menkeu: Desain Defisit 2,45-2,82% di RAPBN Pertimbangkan Program Prioritas Prabowo Subianto
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit rancangan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ikut mempertimbangkan program prioritas pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu, kata Sri Mulyani, defisit anggaran didesain dalam rentang 2,45% hingga 2,82%.
Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat membacakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2025.
“Defisit yang kami sampaikan antara 2,45% hingga 2,82% untuk membiayai seluruh program-program prioritas pemerintahan baru,” kata Sri Mulyani di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan pembiayaan dalam APBN 2025 akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, yang prudent dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia. Langkah ini, kata dia, diikuti dengan benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi.
“Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang prudent. Kita akan menggunakan berbagai vehicle atau instrumen fiskal seperti kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN, BLU, special mission vehicle (SMV), dan sovereign wealth fund untuk bisa menciptakan inovatif pembiayaan namun tetap terjaga,“ kata dia.
Baca Juga
Jokowi Minta Sri Mulyani Jaga Defisit Anggaran Maksimal 2,8%
Bendahara Negara itu mengatakan pemerintah akan menggunakan sisa anggaran untuk mengantisipasi ketidakpastian. Langkah ini untuk menciptakan akses pembiayaan bagi usaha kecil, menengah, termasuk masyarakat berpendapatan rendah.
“Melalui skema kerja sama pemerintah dan juga badan usaha yang sustainable menjadi berbagai pilihan dari pembiayaan yang inovatif,” kata dia.
Fraksi Partai Indonesia Perjuangan memberi catatan mengenai peran KEM-PPKF untuk memenuhi kebutuhan program pemerintahan baru. Terutama pada kuartal-I 2025.
“Kebijakan ekonomi makro untuk menjaga kondisi perekonomian nasional untuk tetap kondusif,” kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto.
Edy juga menekankan posisi defisit yang seharusnya tidak boleh diambil pemerintahan baru. Kebijakan defisit pada APBN 2025, kata Edy, diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%.
“APBN transisi tidak sepantasnya pemerintah lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) baru,” kata dia.