Ini Rekomendasi untuk Pemerintah Hadapi Tantangan Percepatan Transformasi Digital
JAKARTA, investortrust.id - Meskipun interaksi masyarakat Indonesia di ranah digital menjadi salah satu yang paling aktif di dunia, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi modern Indonesia dinilai masih tertinggal.
Menurut CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Anton Rizki, Indonesia merupakan pemain ekonomi digital global yang berkembang. Pada 2023, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$82 miliar, terbesar di Asia Tenggara.
Selain itu, negara Khatulistiwa ini juga menjadi salah satu destinasi investasi digital yang paling menggiurkan. Hal ini terlihat dari jumlah keseluruhan aliran investasi ke sektor digital yang mencapai US$5,1 Miliar pada 2022.
Baca Juga
CISSReC Ungkap Strategi Manfaatkan Teknologi Informasi untuk Kemajuan Ekonomi dan Budaya
Namun, transformasi digital yang didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, pihaknya mengeluarkan komunike kebijakan atau policy communiqué untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Sejumlah rekomendasi yang kami sampaikan diharapkan bisa menjadi masukan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” katanya melalui keterangan resmi yang diterima oleh Investortrust pada Minggu (21/7/2024).
Salah satu rekomendasinya peningkatan ketahanan infrastruktur digital dan investasi untuk mempersiapkan transformasi digital Indonesia di masa depan.
Anton menyampaikan, pihaknya memberikan tujuh rekomendasi yang perlu diprioritaskan dalam mendorong transformasi digital. Visi umum yang melandasi rekomendasi-rekomendasi ini adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang mendorong inovasi, melindungi hak, memastikan inklusivitas, serta meningkatkan daya saing global.
“Di tengah dinamika global yang memburuk, tekanan perubahan iklim yang meningkat, serta percepatan teknologi yang pesat, regulator harus mengembangkan kebijakan yang tepat untuk memungkinkan investasi yang berkelanjutan pada teknologi digital beserta infrastruktur pendukungnya,” ungkapnya.
Baca Juga
Pakar Ini Ungkap 3 Permasalahan Digital dan Teknologi Informasi di Indonesia
Selain masalah ketahanan infrastruktur digital dan pentingnya investasi, rekomendasi juga meliputi peningkatan koregulasi dan adopsi instrumen penyusunan kebijakan inovatif. Kemudian perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan internet serta keamanan pengguna, pemanfaatan terhadap perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN untuk mendongkrak daya saing global dan memperdalam integrasi pasar regional.
“Selain itu, perlu menjadikan perlindungan privasi data pribadi masyarakat, penerapan pendekatan partisipatoris yang bersifat bottom-up untuk membuat akses terhadap internet berkualitas menjadi universal dan menjembatani kesenjangan digital menjadi prioritas untuk diselesaikan,” lanjut Anton Rizki.
Tidak kalah penting, lanjutnya, adalah tidak meninggalkan siapapun dalam upaya transformasi digital. Masih ada 57 juta atau 20% populasi Indonesia masih belum memiliki akses internet, sebuah angka yang tak bisa diabaikan.
“Kami berharap agar kabinet Indonesia yang baru dapat mempertimbangkan usulan-usulan yang telah diuraikan ini, serta mengakui peran penting ekonomi digital dalam mewujudkan ekonomi digital yang maju, inklusif, dan bertanggung jawab,” ujarnya.