Ngeri! Pemerintahan Prabowo Punya Beban Jumbo, Bunga Utang Rp 497 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom senior Didik J Rachbini blak-blakan mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto memikul beban jumbo, sebelum membentuk kabinet pemerintahan mendatang. Ia mengungkap, beban tersebut adalah warisan utang yang akan ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berbeda dengan Jokowi, Didik menilai Prabowo tidak bisa leluasa melakukan eksplorasi kebijakan kabinet pemerintahan, dikarenakan keterbatasan ruang fiskal yang tersedia. "Hal itu karena beban warisan utang dari Jokowi, dibanding di tahun 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewariskan utang Rp 2.608 triliun kepada Jokowi sebagai presiden terpilih. Sedangkan per April 2024 atau menjelang berakhirnya kepemimpinan Jokowi, di hadapan Prabowo sudah menanti utang pemerintah pusat sebesar Rp 8.338 triliun, pertumbuhannya sangat pesat, sampai tiga kali lipat," kata Didik dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Rektor Universitas Paramadina itu juga menyorot beban bunga utang tinggi yang akan diwariskan Jokowi kepada Prabowo. Beban bunga utang dalam APBN 2024 mencapai Rp 497,32 triliun.
"Bunga utang menguras anggaran publik. Selain itu, jauh lebih besar dari mata anggaran kementerian/lembaga mana pun," ungkapnya.
Baca Juga
Golkar Siapkan Jusuf Hamka Dampingi Kaesang di Pilkada Jakarta 2024
Bahkan, menurutnya, beban yang akan dipikul Prabowo dapat mencapai angka yang lebih ngeri apabila dikombinasikan dengan utang pada sektor publik. Setidaknya sampai dengan triwulan III-2023, total utang pemerintah ditambah dengan utang pemerintah daerah dan BUMN mencapai angka Rp 15.295 triliun atau setara rasio 70% dari APBN.
"Maka saya menyarankan agar pemerintahan Prabowo tidak menaikkan batas rasio utang ke 50% (produk domestik bruto). Itu akan sangat berbahaya," ucapnya.
Nafsu Kuasa Politik Tak Terkendali
Menurut ekonom senior yang juga pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan tingginya beban utang di era pemerintahan Jokowi. Faktor pertama disebutnya adalah didorong oleh ambisi kekuasaan.
"Ada nafsu kuasa politik tidak terkendali. Itu masuk dalam ranah keilmuan ekonomi namanya empire builders theory," kritiknya.
Baca Juga
Apindo: Fokus Tingkatkan Penerimaan Negara, Ketimbang Tarik Utang
Kemudian, ia memandang terdapat kepemimpinan ekonomi yang lemah sebagai faktor kedua. Dalam hal ini tidak hanya Jokowi, ia juga mengkritik kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
"Sebagai salah satu menkeu terbaik di dunia, Sri Mulyani tidak berdaya untuk melakukan pengetatan fiskal," ujarnya.
Lalu faktor ketiga adalah buruknya interaksi di parlemen. Ia menilai tidak ada check and balances yang optimal antara eksekutif dengan legislatif. Minimnya check and balances menyebabkan fenomena penerapan budget maximizing oleh pemerintah. Ia menyorot setiap pejabat di masing-masing kementerian/lembaga memaksimalkan anggaran, sehingga pengeluaran belanja APBN menjadi lebih ekstra.
"Tidak ada check and balances yang optimal antara eksekutif dengan legislatif, padahal syarat dari keputusan publik adalah didahului check and balances," sebutnya.