Sri Mulyani Jelaskan Penyebab Membengkaknya Belanja Negara
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester-I 2024 sebesar Rp 77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya belanja negara yang mencapai Rp 1.398 triliun atau lebih tinggi daripada pendapatan negara yang hanya Rp 1.320,7 triliun.
Belanja negara yang membengkak ini, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebabkan belanja yang meningkat sebesar 11,3% secara tahunan (year on year/yoy). Peningkatan terjadi karena didorong belanja pemerintah pusat yang naik 11,9% secara tahunan atau Rp 997,9 triliun.
Baca Juga
Pendapatan Negara Terkoreksi, APBN 2024 Diproyeksi Defisit 2,7%
“Kenaikan disebabkan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri sebesar 8% dan belanja pensiunan 12%, dan kenaikan tukin (tunjagan kinerja) dari beberapa kementerian/lembaga (K/L), serta penerimaan PPPK baru,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Sri Mulyani mengatakan, faktor lain meningkatnya belanja barang. Dia mengatakan belanja barang tersebut antara lain untuk pelaksanaan pemilu, dana pendidikan melalui BOS (biaya operasional sekolah), dan pemeliharaan aset negara yang telah dibangun semisal jalan, jembatan, peralatan, dan fasilitas kesehatan.
“Semuanya setelah dibangun tentunya harus ada pemeliharaan, dan itu (termasuk) adalah belanja barang,” kata dia.
Selain itu, terdapat belanja modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur publik antara lain jalan, bendungan, pelabuhan, dan bandara. Dalam kelompok belanja tersebut termasuk juga dukungan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian, dan Badan Intelijen Nasional (BIN).
“Belanja bansos (bantuan sosial) terutama kepada masyarakat miskin dan rentan ditingkatkan pada saat mereka menghadapi tekanan karena adanya faktor El Nino dan perubahan iklim yang menciptakan tekanan kepada masyarakat. Karena juga pemerintah (juga) menargetkan pada 2024 untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0%” kata dia.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani juga mengatakan subsidi energi mengalami perubahan signifikan, dipengaruhi faktor harga minyak, lifting, dan nilai tukar.
“Namun sampai hari ini, masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil meskipun terjadinya paramater (kenaikan harga minyak). Ini yang menyebabkan APBN memang harus mengemban bebannya. Ini ditujukan (untuk menjaga) momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata dia.
Bendahara Negara mengatakan dari total belanja pemerintah pusat tersebut, Rp 762,1 triliun atau 76,4% di antaranya dirasakan langsung oleh masyarakat.