Indef Soroti Sejumlah Tantangan yang Akan Dihadapi Pemerintahan Baru
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengungkapkan, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depannya.
”Tiga aspek, yaitu terkait target dan arah pembangunan, tantangan ekonomi global dan nasional, serta kebijakan fiskal Prabowo-Gibran terutama dalam konteks dilema pembiayaan program,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Aspek pertama, yaitu target dan arah pembangunan. Menurutnya, ini sudah menjadi sebuah visi Indonesia Emas 2045 di mana salah satu sasarannya adalah pendapatan per kapita setara negara maju.
Saat ini, kata dia, Indonesia sudah lewat dari posisi negara dengan pendapatan menengah bawah (lower middle income countries) dan masuk menjadi negara pendapatan menengah ke atas (upper middle income countries). Tapi jika menargetkan untuk setara dengan pendapatan negara maju, tentu dibutuhkan target setara negara pendapatan atas (high income countries).
Baca Juga
“Untuk mencapai target pembangunan jangka panjang, Indonesia perlu mendorong sumber-sumber pertumbuhan di mana didorong melalui kapasitas fiskal yang kuat,” kata Imaduddin.
Tantangan selanjutnya, lanjut Imaduddin, saat ini dan beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami dampak dari gejolak ekonomi global yang tidak akan mudah. “Ini akan memberikan dampak terhadap kapasitas fiskal, termasuk kapasitas fiskal untuk membiayai program-program pembangunan” ucapnya.
Yang terakhir, terkait kebijakan fiskal Prabowo-Gibran dan dilema pembiayaan program. Dikatakan Imaduddin, pemerintahan mendatang akan dihadapkan pada sejumlah dilema seperti disiplin fiskal dan pembiayaan pembangunan, mobilisasi penerimaan versus pertumbuhan ekonomi, serta jangka pendek versus jangka panjang.
Baca Juga
Bos OJK Sebut Masa Transisi Pemerintahan Baru Saat Ini Menjadi yang Termulus Sejak Reformasi
Oleh karena itu, berbagai program yang akan dibuat, perlu untuk menyeimbangkan dampak ekonomi dan juga stabilitas jangka panjang.
“Jangan sampai karena fokus pada pembiayaan program-program tersebut akhirnya melupakan stabilitas fiskal jangka panjang yang akhirnya memberikan dampak terhadap utang dan kapasitas fiskal di masa yang akan datang,” ucap Imaduddin.