Peluang Investasi di Papua Barat Daya Rp 7,13 Triliun, Nikel Jangan Keluar dari Sorong
SORONG, investortrust.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus serius dalam mengelola KEK Sorong agar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua. Di provinsi ini total terdapat peluang investasi Rp 7,13 triliun, baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Pelabuhan Sorong, dan proyek Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Kabupaten Raja Ampat.
Ia menjelaskan, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sampai akhir 2023, status KEK tersebut dapat dicabut oleh pemerintah. “Untuk KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventarisasi izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong, tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya, saya,” kata Bahlil dalam keterangan dari Sorong, 4 Agustus 2023.
Bahlil mengunjungi Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada 4 Agustus 2023, untuk memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta yang terdiri dari kepala daerah serta kepala DPMPTSP kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya, perangkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pelaku usaha, dan tokoh masyarakat setempat. Turut hadir mendampingi yaitu Pejabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.
Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Investasi juga meninjau langsung ke lokasi KEK Sorong, untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan KEK Sorong. Menteri Investasi memberikan arahan secara khusus terkait pengembangan KEK Sorong, yang merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua.
“Berdasarkan data proyek Peta Peluang Investasi Tahun 2020-2022 dari Kementerian Investasi/BKPM, terdapat 3 peluang investasi di Provinsi Papua Barat Daya dengan total nilai investasi mencapai Rp 7,13 triliun. Lokasi proyek tersebut antara lain di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Kabupaten Raja Ampat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan Pelabuhan Sorong. KEK Sorong telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 dan telah mulai beroperasi sejak 12 Oktober 2019,” imbuhnya.
Hilirisasi, Kunci Nilai Tambah
Menteri Bahlil menambahkan bahwa hilirisasi adalah kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki. “Selain itu, penting harmoni antara kepala daerah dalam memberikan arahan dan kebijakan kepada organisasi perangkat daerah teknis, khususnya DPMPTSP sebagai dinas yang menangani perizinan dan hubungan dengan investor, sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan capaian realisasi investasi di Papua Barat Daya,” tandasnya.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Muhammad Musa’ad menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Menteri Investasi, yang merupakan bentuk dukungan penting dari pemerintah pusat bagi Provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam mendorong investasi. Menurut Musa’ad, KEK Sorong diharapkan dapat menjadi pusat kawasan ekonomi regional Papua dan memberi manfaat bagi seluruh tanah Papua.
“Sebagai pintu masuk ke tanah Papua, kami berharap ada kesempatan untuk Provinsi Papua Barat Daya mempertahankan KEK Sorong. Karena, tidak mungkin kami bisa mempercepat pembangunan jika hanya berdasarkan pada APBD. Investasi menjadi sumber pendapatan daerah, tanpa investasi, maka tidak mungkin pendapatan kami meningkat,” ucap Musa’ad.