OJK Lantik Pejabat Baru dan Resmikan Kantor di Papua Barat dan Papua Barat Daya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tugasnya dalam pengawasan sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen dengan memperluas keberadaan kantor OJK di daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat OJK yang terdiri atas Kepala Departemen dan Kepala OJK di daerah, sekaligus meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Peresmian ini menandai mulai beroperasinya Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada 3 November dengan wilayah kerja meliputi dua provinsi tersebut. Pembukaan kantor ini menandai langkah strategis OJK dalam mewujudkan kehadiran OJK di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana peta jalan Roadmap Pembukaan Kantor OJK Baru 2024–2027.
Baca Juga
Mahendra menjelaskan, kehadiran Kantor OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di daerah, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), serta memperluas pelaksanaan program literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen keuangan.
"Kantor baru ini juga diharapkan menjadi simpul koordinasi strategis antara OJK dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Mahendra dalam keterangan resminya, Selasa (4/11/2025).
Adapun pejabat OJK yang dilantik, yaitu Henry Rialdi sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Soelistio Darmawan sebagai Kepala Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan, Esti Sasanti sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah, dan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Melalui penguatan struktur organisasi dan perluasan jangkauan wilayah kerja ini, OJK menegaskan komitmennya untuk hadir secara proaktif dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.